25 radar bogor

DPRD Minta Pemkab Bogor Lebih Serius Tangani Infrastruktur

Ilustrasi perolehan suara Pileg 2024 Kabupaten BOgor
Ilustrasi perolehan suara Pileg 2024 Kabupaten BOgor

CIBINONG-RADAR BOGOR, Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor tahun anggaran 2022, Amin Sugandi meminta Pemkab Bogor lebih serius menangani infastruktur.

Khususnya jalan, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor itu menyebut tengah menjadi sorotan publik. Terlebih Presiden RI telah banyak meninjau infrastruktur di sejumlah wilayah.

Baca Juga: Desa Bermasalah Tak Boleh Dapat Samisade Lagi

“Saya kira Pemkab Bogor khususnya PUPR punya tanggung jawab besar, sekarang sudah mulai menjadi sorotan terkait dengan infrastruktur jalan yang memang butuh perhatian terutama betonisasi ataupun pemeliharaan,” ujar Amin Sugandi pada Rapat Paripurna LKPJ, Kamis (25/5).

Jangan sampai, kata dia, jalan baru diperbaiki setelah dikunjungi kepala negara. Kabupaten Bogor merupakan daerah penyangga ibu kota yang banyak dikunjungi mulai dari wisatawan hingga pejabat negara.

“Bagaimana orang mau datang berwisata ke Bogor kalau infrastrukturnya kurang baik terutama Investasi,” paparnya.

Alasan minimnya anggaran di Dinas PUPR, menurutnya bukanlah menjadi kendala dalam perbaikan maupun perawatan jalan-jalan rusak. Amin menyarankan Pemkab Bogor agar melaporkan ke pemerintah pusat jika kekurangan anggaran infrastruktur.

“Kalau memang pemda tak mampu biayai perawatan dan betonisasi termasuk di dalamnya pemeliharaan, diberikan ruang ke kepala negara, bisa disampaikan ke pusat. Bahwa kabupaten tidak mampu membiayai,” tambahnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bogor itu memberikan saran tersebut agar persoalan infrastruktur di Kabupaten Bogor tidak berlarut-larut.

Baca Juga: Legislator Minta Pemkab Bogor Segera Perbaiki Jalan di Rumpin

“Berapa kemampuan Pemkab Bogor, berapa kilometer yang bisa diselesaikan dalam setahun, baik yang rusak berat, sedang atau ringan itu kan bisa diintervensi,” tegasnya.

Namun begitu, Amin melihat program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang diluncurkan setidaknya dapat meminimalisir permasalahan infrastruktur, khususnya di desa.

“Tinggal pengawasannya saja yang lebih diperketat,” tukasnya.(*)

Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto