JAKARTA-RADAR BOGOR, Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) digeledah KPK pada Selasa (23/5/2023) malam kemarin. Pasca penggeledahan itu, pihak Kemensos pun buka suara.
Baca Juga : KPK Geledah Kantor Kemensos Terkait Dugaan Korupsi Bansos
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos, Don Rozano Sigit Prakoeswa mengklaim, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak terkait kasus pada masa Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial di era Menteri Sosial Juliari Batubara.
“Dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 (era Juliari Batubara),” kata Rozano dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (23/5/2023) malam.
Don mengatakan beberapa ruangan yang diperiksa terkait dengan kasus tersebut. Kendati demikian ia tak menyebut ruangan mana saja yang digeledah oleh tim KPK.
Namun, ia memastikan salah satu ruangan yang digeledah ada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI (Ditjen dayasos).
“Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI (Ditjen dayasos) yang terkait sama pengumpulan beberapa dokumen dan alat-alat yang diminta oleh teman-teman KPK,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, tidak ada barang yang dibawa dari Kemensos menyoal penggeledahan itu. Pasalnya, tersangka dugaan korupsi bansos hingga kini belum ada pengembangan lebih jauh.
“Ga ada (yang dibawa), kan tersangkanya masih satu. jadi ya tidak ada yg dibawa, orang dan semua berjalan dengan lancar,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini disebut-sebut pernah mengungkap terkait adanya dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras di Kemensos tahun 2020-2021.
Namun, Risma menyatakan tidak mengetahui awal dugaan korupsi tersebut. Sebab menurutnya, Kemensos tidak pernah menyalurkan bansos dalam bentuk beras pada 2021 lalu.
“Ndak tahu aku juga. Jadi manggilnya langsung ke orang-orangnya. Saya enggak tahu, orang bantuan beras enggak ada di 2021,” kata Risma kepada wartawan di Kemensos, Senin (20/3/2023).
Sebelumnya, KPK menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) Transjakarta, M Kuncoro Wibowo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di lingkungan Kemensos periode 2020 hingga 2021.
Selain Kuncoro, terdapat lima orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bansos.
“Iya, ada pihak lainnya (yang jadi tersangka korupsi bansos beras Kemensos),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 15 Maret 2023.
Baca Juga : Masih Marak, Kemensos Terus Bebaskan ODGJ dari Pemasungan
Kendati demikian, Ali belum menjelaskan secara rinci terkait siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Ali menyebut pihaknya telah mengantongi bukti yang cukup dalam kasus dugaan korupsi bansos beras tersebut.
“Ketika penyidikan, kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan,” tuturnya. (net/dis)
Editor : Yosep
