CIBINONG-RADAR BOGOR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat menemukan defisit anggaran pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 lalu di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
BPK mencatat Disdik Kabupaten Bogor mendapat dana BOS sebesar Rp597,2 miliar, namun anggaran yang terserap melebihi jumlah tersebut yakni sebesar Rp600,6 miliar.
Baca Juga: Korupsi Dana BOS Rp2,5 Miliar, Kepsek di Bogor Ditahan Kejari
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengaku telah mengklarifikasi hal tersebut. Menurutnya, temuan itu disebabkan adanya laporan keuangan yang belum dimasukan ke dalam sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan atau Simral.
“Sudah diklarifikasi dan dicek, memang pada saat itu belum dimasukan ke Simral, sehingga terdapat perbedaan laporan dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah sebesar Rp. 3,4 miliar,” ungkapnya, Senin (15/5).
Pada saat itu, kata Juanda, dirinya juga belum menjabat sebagai Kepala Disdik Kabupaten Bogor. Namun demikian, permasalahan tersebut diklaimnya telah selesai.
“Dan itu terjadi sebelum saya menjabat, memang pada saat itu terjadi perubahan pada simral dan RKAS. Tetapi permasalahan tersebut sudah diklarifikasi,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya membantah adanya defisit sebesar Rp3,4 miliar.
“Itu bukan defisit tetapi adalah sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dan itu sudah kita selesaikan,” jelasnya.
Baca Juga: Maling Pura-pura jadi ASN, Bawa Kabur Dana BOS Ratusan Juta Rupiah
Dari kejadian ini, lanjut Mulya, BPK menyarankan agar SiLPA dana BOS dapat disetorkan ke kas daerah melalui rekening masing-masing sekolah.
“Tapi pertanyaan kalau sudah masuk ke kas daerah bagaimana penggunaannya dana BOS, dan akhirnya BPK juga yang merekomendasikan untuk dikembalikan,” tandasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
