BOGOR-RADAR BOGOR, Akses pendidikan yang murah dan berkualitas masih jadi mimpi banyak orang tua di Kota Bogor. Kesulitan menggapai sekolah negeri ditengarai jadi ihwal persoalan ini.
Baca Juga : PPDB SD dan SMP Dimulai Juni 2023, Berikut Pembagian Kuotanya
Minimnya sekolah negeri dan kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pendaftar. Mereka yang tersisih akhirnya terpaksa memilih sekolah lain dengan pilihan berkualitas namun perlu biaya mahal.
Kondisi ini dinilai Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim jadi catatan penting persoalan pendidikan yang perlu jadi perhatian. Ia menyebut, lama rata-rata sekolah di Kota Bogor baru mencapai 10,5 tahun. Ini disebabkan banyaknya anak yang sulit mengakses dan putus sekolah.
“Harus ada asas keadilan. Semua anak Kota Bogor harus bisa mengakses dan masuk sekolah. Memang ada kuota dan keterbatasan sekolah negeri, tapi yang memang berhak dan masuk kriteria harus diprioritaskan,” tegasnya usai menghadiri sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, praktek-praktek pindah Kartu Keluarga (KK) dengan tujuan lebih dekat dengan sekolah tak bisa dibenarkan dan terus berjalan.
Sebab hal itu justru akan membuat warga asli Kota Bogor tidak mendapat jatah kuota yang seharusnya jadi hak mereka. Terlebih bagi keluarga pra sejahtera yang tidak bisa menggapai sekolah swasta yang harganya lebih tinggi.
“Pasti yang melakukan itu (pindah KK) bukan warga asli. Ini perlu jadi perhatian lurah dan camat di wilayah untuk memastikan pelaksanaan jalur zonasi tidak dengan rekayasa. Harus ada keadilan,” tekan Dedie.
Selain itu, pihaknya juga berjanji akan menyambungkan data pendaftar dengan data pokok pendidikan (Dapodik). Dengan begitu pendaftar yang diterima hanya yang memiliki alamat jelas dan sesuai dengan Dapodik.
Baca Juga : Catat! Jadwal PPDB TK, SD, dan SMP di Kota Bogor 2023
Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah kekurangan sekolah negeri, Dedie menyebut Pemkot Bogor akan menggabungkan beberapa sekolah SD yang muridnya terus berkurang untuk diubah menjadi SMP negeri.
“Kami juga udah meminta gubernur untuk mempertimbangkan membuat SMA baru di wilayah Bogor Selatan dan Timur,” imbuh dia. (fat)
Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep
