BOGOR-RADAR BOGOR, Disdik Kota Bogor merilis program ketua kelas harian dan satgas jaga kelas, di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Selasa (2/5/2023).
Baca Juga : PPDB 2023, Disdik Kota Bogor Serap Aspirasi Warga dan Stakeholder
Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto menjelaskan, inovasi tersebut bertujuan mengasah jiwa kepemimpinan dan membangun karakter siswa sejak usia dini.
“Setiap siswa akan berkesempatan menjadi ketua kelas seminggu sekali. Jadi semua akan merasakan memimpin. Tugasnya adalah menyiapkan dan memimpin rekan-rekan sekelasnya,” terang Sujatmiko.
Sementara itu, satgas jaga kelas berfungsi mendampingi ketua kelas mengawasi pelajar yang berbicara atau melakukan perilaku yang kurang baik. Mereka bertugas menegur agar tidak kembali melakukan perbuatan tersebut.
Momen Hardiknas juga diisi dengan pembekalan 250 kepala sekolah di Kota Bogor. Motivasi dan pembekalan itu disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Ketua Tim Penggerak PKK, Yane Ardian.
“Pembekalan ini sangat penting karena kepala sekolah (Kepsek) memiliki peran penentu keberhasilan pendidikan nasional. Kepsek merupakan pemimpin satuan pendidikan, pengarah, inovator, dan penanggung jawab mutu dan kualitas pendidikan sekolah masing-masing,” jelas Sujatmiko.
Di momen Hardiknas Tahun 2023 ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengapresiasi upaya para pendidik yang telah memperjuangkan pendidikan. Dirinya juga berterima kasih pada para pelajar yang mengharumkan nama Kota Bogor dengan prestasi yang diraih.
“Di kesempatan ini saya meminta para pendidik menyatukan ikatan perbuatan jadi keteladanan. Sebab guru harus menjadi teladan bagi para siswa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak memberikan manfaat,” tekannya.
Baca Juga : Jangkau Wilayah yang Kesulitan Jalur Zonasi, Disdik Buka 4 Sekolah Negeri Baru
Bima mengakui infrastruktur pendidikan di Kota Bogor belum maksimal. Oleh karena itu, ke depan Pemkot akan berusaha mengalokasikan anggaran lebih di bidang pendidikan yang merupakan ranah Disdik.
“Kita sudah punya cetak biru untuk infrastruktur sekolah. Tinggal pendanaan dari pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialokasikan lebih untuk pendidikan,” tuturnya. (fat)
Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep
