BOGOR-RADAR BOGOR, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H Agus Salim meminta Pemerintah Kabupaten Bogor segera mencairkan sejumlah anggaran yang masuk kategori belanja wajib, salah satunya alokasi dana desa.
Hal tersebut disampaikan Agus Salim menanggapi kabar gaji staf desa dan kepala desa di Kabupaten Bogor yang belum ditunaikan sejak awal tahun 2023.
“Pesan kami terkait berbagai kebutuhan prioritas yang mendasar mestinya ditunaikan terlebih dahulu, belanja wajib mengikat jangan sampai terlambat. Sampai hari ini ADD belum terbayarkan, sehingga Kades dan perangkat desa belum gajian sudah masuk 3 bulan,” kata Agus Salim.
Mestinya, keterlambatan pembayaran itu tidak terjadi. Sebab, Dewan sudah berulang kali mengingatkan hal tersebut sebelum APBD tahun 2023 diketuk.
“Ini adalah belanja wajib mengikat yang mestinya tidak boleh terlambat dan ini sudah kami ingatkan di penetapan APBD 2023, sebelum akhir Desember, agar hal ini tidak boleh terlambat. Tapi cenderung rekomendasi kami diabaikan,” papar dia.
Bahkan, tak hanya dalam pembahasan APBD, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024 pun rekomendasi percepatan pencairan ADD pun ia sampaikan.
“Musrenbang RKPD beberapa waktu lalu untuk berbagai hal yang kaitannya dengan belanja mengikat, kami rekomendasi ini harus segera ditunaikan, ADD, dana desa, kemudian tunjangan RT RW. (Tapi) belum ditunaikan,” beber Agus Salim.
Oleh karenanya, ia meminta Pemkab Bogor untuk kembali melihat ulang mana program yang benar-benar prioritas dan didahulukan dan mana program bisa ditunda.
“Maka dari itu, berbagai program buatlah skala prioritas. Mana yang lebih penting harus didahulukan,” tutup dia . (*)
Editor : Yosep
