25 radar bogor

Ketua DPRD Rudy Susmanto Nilai Kinerja Pemkab Bogor Sangat Lamban

Rudy Susmanto
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dan Plt Bupati Iwan Setiawan.

CIBINONG – RADAR BOGOR, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menilai kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak sangat lamban, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Baca Juga : Pemkab Bogor Dinilai Tidak Matang Persiapkan Realisasi ADD

Menurut Rudy, buruknya kinerja Pemkab Bogor menangani hal-hal teknis berdampak pada tersendatnya sejumlah program yang sudah dianggarkan pada APBD 2023.

“Kabupaten Bogor sejak awal 2022 dipimpin sama plt, maka ada kebijakan strategis yang prosedurnya harus lewat izin pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi harus dilakukan lebih awal karena pasti membutuhkan waktu,” ujar Rudy Susmanto, Rabu (29/3/2023).

Jika tidak, lanjut Rudy, maka akan berdampak pada sejumlah program yang tertunda, yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan. Contohnya, realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi kewajiban Pemkab Bogor untuk menyalurkannya ke rekening kas desa.

“Dan ini sudah mau masuk bulan keempat belum ada yang dicairkan. Alasannya karena belum ada izin dari Kemendagri,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini meyakini, Kemendagri tidak akan menjegal Pemkab Bogor mempercepat realisasi APBD untuk belanja wajib dan mengikat.

Apalagi untuk realisasi ADD yang pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkompimda se-Indonesia di Sentul pertengahan Januari lalu, menjadi atensi Presiden Joko Widodo yang disampaikan langsung kepada Mendagri.

Persoalan utamanya, kata Rudy Susmanto, karena Pemkab Bogor sendiri yang lamban menempuh proses administrasi sesuai ketentuan yang sudah jelas standar dan prosedurnya. “Coba saja dicek surat ke Kemendagrinya diajukan tanggal dan bulan berapa,” tuturnya.

Selain ADD, belanja wajib lain berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) juga lambat dicairkan. Rudy mengungkapkan, TPP baru mendapat perhatian ketika sejumlah pegawai mengeluh tiga bulan belum menerima. Itu pun TPP yang harusnya untuk tiga bulan, baru dicairkan untuk satu bulan.

“Kasihan ASN dan juga aparatur desa yang melayani masyarakat. Mereka bekerja tapi sampai keringatnya kering belum dibayar. Ada 416 Desa, ada ribuan RT dan RW yang insentifnya belum dibayar, padahal mereka menghadapi momen bulan puasa dan sebentar lagi sudah mau lebaran,” ungkapnya.

Lambannya mengurus hal yang bersifat administrasi, menurutnya berdampak pada realisasi pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan pada APBD 2023 juga belum dilakukan. Rudy Susmanto, mendengar banyak aduan masyarakat soal kondisi jalan rusak yang belum direspon apalagi diperbaiki.

“DPRD sudah sangat sering mengingatkan agar pembangunan dilakukan di awal tahun. Tujuannya agar bisa dikerjakan dengan baik tanpa terburu-buru dan juga masyarakat mendapat kemanfaatannya secara maksimal, baik itu hasil pembangunannya maupun perputaran uang APBD untuk menggerakan sektor ekonomi kita,” tegasnya.

Nyatanya, hingga saat ini Pemkab Bogor malah sibuk menutup defisit APBD Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp400 miliar.

Rudy Susmanto mengingatkan, saat APBD 2023 disetujui DPRD pada akhir 2022 lalu defisitnya berada pada angka nol rupiah. Namun, Pemkab Bogor terlalu gegabah meluncurkan sejumlah proyek tahun anggaran 2022 ke awal tahun 2023.

Kondisi tersebut membuat perhitungan pendapatan APBD 2023 menjadi meleset. Defisit belanja yang disebut-sebut mencapai Rp400 miliar disebabkan karena anggaran SiLPA APBD 2023 digunakan untuk membiayai luncuran proyek 2022 yang dikerjakan di tahun 2023.

Baca Juga : Bukber Telanjur Dilarang, Pemkab Bogor Belum Agendakan Tahun Ini

Pemkab Bogor sendiri telah melakukan langkah perubahan parsial 1 untuk mencari solusi keuangan tersebut. Namun, Rudy merasa sangat tidak yakin defisit sebesar itu bisa teratasi dengan langkah yang diambil oleh Pemkab Bogor.

“Kami di DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, tapi tidak ada yang dijalankan,” tukasnya. (cok)

Reporter : Septi Nulawan Harahap
Editor : Yosep