CIBINONG-RADAR BOGOR, Tingginya angka perceraian di Kabupaten Bogor disoroti Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat. Dia menyebut, persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian.
“Saya berbincang dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, angka gugatan perceraian 2022 di Kabupaten Bogor itu menyentuh angka 8 ribu. Tahun 2021 menyentuh angka 7 ribu, 2023 sampai hari ini angka perceraian menyentuh angka 2.500. ini menjadi perhatian kita semua,” ungkap Achmad Ru’yat.
Baca Juga: Ratusan Warga Kota Bogor Tarawih Pertama di Masjid Agung
Menurutnya, persoalan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian.
Meski APBD Kabupaten Bogor berada di angka Rp. 9 triliun, namun harus melayani jumlah penduduk yang sangat besar yakni hampir menyentuh 6 juta jiwa. Dengam begitu, mewujudkan kesejahteraan kian berat.
“Oleh karena itu, pemekaran di Kabupaten Bogor ini dapat mengatasi pengetasan kemiskinan, proses kebijakan anggaran yang fokus terhadap pelayanan masyarakat,” jelas Achmad Ru’yat.
DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri, kata dia, telah melakukan kesepakatan politik bersama Gubernur Jabar untuk pemekaran Bogor Timur dan juga Bogor Barat.
Rencana pemekaran kedua wilayah tersebut pun telah ditandatangani, namun terakhir terkendala di kebijakan moratorium pemerintah pusat.
“Ini kembali kepada kebijakan rencana pembangunan agar pro pada kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah menjadi tiga kabupaten, Bogor Timur, Bogor Barat dan kabupaten induk, ini suatu keniscayaan,” terangnya.
Untuk itu, politikus PKS ini berharap perwakilan rakyat di pusat dapat mendorong pemekaran wilayah Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Resmi, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1444 H pada Kamis
“Dan ini tugas anggota DPR RI, komisi 2 harus bekerja keras, bangun komunikasi dengan presiden, sehingga kemiskinan bisa dientaskan dan kesejahteraan terwujud,” tandasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
