25 radar bogor

ASN Bisa Pulang Cepat Selama Ramadan, Begini Pengaturannya

Ilustrasi Jam Kerja ASN
Sejumlah ASN Kabupaten Bogor usai mengikuti upacara di lapangan Tegar Beriman. Saat Ramadan jam kerja ASN berubah. (Radar Bogor/ Hendi Novian)

BOGOR-RADAR BOGOR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengeluarkan surat edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah.

Melalui edaran ini, ASN bisa pulang kerja paling cepat pukul 14.00 WIB. Pada SE tersebut tertulis bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja selama Ramadan menjadi pukul 08.00-15.00 pada hari Senin hingga Kamis.

Baca Juga: Hormati Orang Tak Berpuasa, Warung Boleh Buka selama Ramadan

Untuk jam istirahatnya pukul 12.00-12.30 WIB. Sedangkan pada hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30 WIB, dengan jam istirahat pukul 11.30–12.30 WIB.

“Bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00-14.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30. Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00-14.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30–12.30 WIB,” tulis Azwar Anas dalam edaran tersebut.

Dalam surat edaran itu dijelaskan jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama Ramadan memenuhi minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Pada SE itu disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada Ramadan 1444 H di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah masing-masing. Penetapan keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB.

PPK di lingkungan instansi pemerintah juga memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan ini tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai ASN dan organisasi. Penetapan jam kerja selama bulan Ramadan ini diberlakukan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. (*/jpg)

Editor: Imam Rahmanto