BOGOR-RADAR BOGOR, Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, diprediksi mulai 2026.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Dijelaskannya, 2023 ini Pemkot Bogor akan melakukan cut and fill untuk pembukaan jalan menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor.
Kemudian, untuk 2024, Pemkot Bogor rencananya akan melakukan betonisasi pada akses jalan menuju Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor.
Baca Juga : Siapkan Rp1,5 Miliar untuk Akses “Balai Kota” Baru Kota Bogor
Lalu, 2025, Pemkot Bogor berencana menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor.
“Sebenarnya gambarannya (untuk Kantor Pusat Pemerintahan Baru) sudah ada, diberikan kontribusi dari PT SEG, tapi belum di DED-kan,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Menurut dedie, jika sesuai rencana DED dilakukan pada 2025, bertahap di 2026 Pemkot Bogor mulai melakukan pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru.
Tak hanya Kantor Pusat Pemerintahan Baru, menurut Dedie, dalam pembangunan nanti juga akan ada lapangan sepakbola hingga masjid di sekitarnya.
“Kalau memungkinkan lapangan bola menjadi bagian dari sarana olahraga buat Bogor Timur, yang bisa dimanfaatkan juga oleh warga. Kita juga rencana ada masjid ya, mudah-mudahan itu bisa direalisasi,” ucap Dedie A Rachim.
Meski begitu, diyakininya, di Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor nanti hanya diisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sifatnya perkantoran dan pelayanan publik.
Sehingga, masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dipermudah. Karena, dalam satu komplek itu mereka tinggal jalan kaki dari satu kantor ke kantor lain, dan bisa langsung beres.
“Kalau balai kota tetap, hanya perkantoran dan pelayanan publik disatukan,” ungkap Dedie A Rachim. “Dalam bayangan kita sebetulnya ada 21 OPD yang bisa berkantor bersama-sama di sini, dengan kapasitas tampung kurang lebih seribu pegawai,” lanjut dia.
Soal kantor yang ditinggalkan masing-masing OPD, diakui Dedie, rencananya aset yang selama ini dikelola masing-masing dinas, akan dimanfaatkan untuk kepentingan instansi atau lembaga pemerintahan lainnya.
Di antaranya, KPU Kota Bogor, MUI Kota Bogor, Baznas Kota Bogor, KPAID Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor serta lain sebagainya.
“Jadi Insya Allah aset yang ditinggalkan tidak akan terbengkalai, tapi akan dimanfaatkan dan dipinjam pakaikan oleh berbagai instansi plat merah yang membutuhkan sarana prasarana,” ungkap dia.
Ditambahkannya, hal penting dalam pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor ini, bahwa tujuan utama memindahkan kantor pemerintahan ini untuk merestribusi agar kemacetan tidak menumpuk di tengah Kota Bogor.
Mengingat, di tengah kota ada Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, perkantoran pemerintahan dan vertikal, serta museum.
“Nah, ini juga upaya pengembangan wilayah Bogor Timur. Sehingga nanti tidak lagi ada kesan seolah-olah pembangunan hanya disekitaran SSA,” kata dia. “Tetapi, kita menjangkau semua titik-titik di wilayah seluruh Kota Bogor yang tersebar,” ujar Dedie A Rachim.
Diketahui, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi menyebutkan, ada 18 OPD yang telah diidentifikasi untuk dipindahkan ke pusat pemerintahan baru Kota Bogor di Katulampa.
Belasan OPD tersebut adalah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, serta Satpol PP Kota Bogor.
“Waktu itu ada BKAD yang sekarang sudah gabung dengan Bapenda. Serta Kantor Inspektorat yang sekarang sudah pindah ke Jalan Pajajaran,” ujar Rudy. (ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
