BANDUNG-RADAR BOGOR, Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat, mendesak agar pemerintah mengkaji ulang usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Soalnya ongkos naik haji (ONH) sebesar Rp69 juta sangat memberatkan jemaah atau umat Islam.’’Sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan, makanya kita menolak ongkos haji Rp69 juta,” kata Ketua Fraksi Gerindra Persatuan Ricky Kurniawan.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Fraksi Gerindra di DPR RI, karena Jawa Barat merupakan provinsi terbesar yang menyumbangkan jamaah haji setiap tahunnya.
Terlebih dalam setiap reses dirinya mendapat masukkan agar ongkos naik haji jangan naik lagi. Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat, yakni dengan meminta pemerintah mengkaji lagi rencana kenaikan ongkos naik haji regular menjadi Rp 69 juta.
“Jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan ongkos naik haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat,” ujar Ricky Kurniawan yang juga wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor.
Menurutnya, rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH.
“Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Kami sudah berkoordinasi dengan Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah untuk membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji,” papar Ricky Kurniawan.
Sementara itu, Sejumlah komponen pembiayaan yang janggal itu diantaranya disampaikan Abdul Wachid, anggota Komisi VIII DPR dari Partai Gerindra.
Sorotan tersebut dia sampaikan setelah Panja Biaya Haji DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. ’’Bukan kami umrah atau jalan-jalan. Kami blusukan,’’ katanya.
Wachid mengatakan dari dokumen yang dia dapat di Kemenag, ada komponen biaya pelayanan dan pengantaran stiker yang mencapai Rp800 juta. Lalu juga ada biaya wrapping (membungkus) kursi roda jamaah Rp270 juta. Yang tidak kalah signifikan lagi adalah biaya pemeliharaan kendaraan di kantor misi atau wisma haji Rp 6 miliar. ’’Ini tolong angka-angka ini,’’ katanya.
Kemudian dia juga menyampaikan hasil blusukan di Saudi menemukan fakta bahwa rata-rata biaya hotel 3.200 riyal sampai 3.500 riyal. ’’Kenapa diajukan 4.600 riyal,’’ katanya.
Wachid menuturkan acuan usulan Kemenag dalam misi haji 2023 merujuk pada 2022. Skema itu menurut dia tidak tepat. Karena haji 2022 masih di tengah pandemi dan jemaahnya separuh.
Dia juga mengatakan biaya katering jemaah yang terlalu mahal. Yaitu mencapai 18 riyal setiap porsinya. Dia bersama rekannya mendapatkan makanan 15 riyal yang cukup untuk untuk makan berdua. Karena sudah ada dua potong lauk komplit dengan sayurannya.
Untuk itu Partai Gerindra di DPR mengusulkan Kemenag tidak perlu menyediakan katering. Sebaliknya uang makan diberikan kepada jemaah.
Supaya jemaah mencari makan sendiri. Atau membawa bekal olahan ringan dari tanah air. Dengan skema ini, bisa memberdayakan para mukimin yang ada di Makkah atau Madinah.
Wachid juga menyoroti biaya gelang haji yang terlalu mahal. Dia mengatakan industri pembuatan gelang haji ada di tanah kelahirannya.
Dia mengecek ke pengrajinnya langsung, ternyata hanya Rp5.000/biji. Tetapi di usulan atau tender Kemenag, gelang haji harga Rp30 ribu/biji ditambah biaya arsir Rp5.000/gelang.
Dia mengatakan jika merujuk patokan harga Kemenag, gelang haji bisa menghabiskan anggaran Rp7 miliar. Dia menegaskan Kemenag jangan menjadikan penyelenggaran haji 2022 sebagai acuan. Karena sekarang sudah kembali normal. (*/unt)
Editor : Yosep
