CIBINONG-RADAR BOGOR, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menilai, pemerintah daerah tidak serius dalam menangani stunting. Menurutnya, penanganan masih sebatas standar nasional, belum menyentuh pada kesadaran masyarakat.
“Kabupaten Bogor sebenarnya ada program, melalui dinas-dinas terkait ke desa-desa. Namun, kendalanya tidak ada niat untuk betul-betul merubah pola masyarakat dalam penanganan stunting,” ucap Muad Khalim, Selasa (14/2).
Menurutnya, penanganan stunting tidak dilakukan secara optimal. Masyarakat hanya diberikan sosialisasi namun tidak diiringi dengan bimbingan ketat. Itu tentunya tidak akan menimbulkan kesadaran.
Di samping itu, Pemkab Bogor juga dinilai belum maksimal menangani stunting dari sisi penganggaran.
Anggaran penanganan stunting sendiri dialokasikan ke sejumlah dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial.
“Pos anggaran ada di DP3AP2KB, tapi masalahnya tidak hanya di dinas itu, tapi juga dinas sosial. Sementara, dinsos anggarannya sangat kecil jika melihat jumlah penduduk yang sampai 5,8 juta. Tidak berbanding dengan permasalahan sosial yang ada termasuk stunting,” papar Muad Khalim.
Idealnya, sambung politikus PDI Perjuangan itu, anggaran Dinsos Kabupaten Bogor mencapai di atas Rp35 miliar. Sementara saat ini pemda hanya mengalokasikan kurang dari Rp30 miliar untuk semua program di dinsos.
“Saya juga meminta Ketua Banggar (Badan Anggaran) untuk tidak mengurangi anggaran dinsos, saya juga minta dinas terkait harus dinaikan,” pintanya.
Selain itu, Muad juga menyarankan Pemkab Bogor belajar penanganan stunting di Sumedang. Menurutnya, penanganan stunting di wilayah tersebut merupakan yang terbaik se-Indonesia.
“Dari 31 persen, sekarang menjadi 7 persen. Saya juga ingin belajar ke sana sebenarnya, seperti apa penanganan stunting di sana, bagaimana bisa turun drastis, ini perlu dinas terkait studi banding ke sana,” tukasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
