BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, merespon rencana pemerintah pusat yang bakal menghentikan secara bertahap distribusi blanko e-KTP dan menggantinya dengan KTP digital.
Kepala Disdukcapil Kota Bogor Ganjar Gunawan, menyampaikan kekhawatiranya terkait rencana pemerintah pusat mengganti blanko e-KTP dengan identitas kependudukan digital (IKD). Mengingat, tidak semua warga Kota Bogor sudah memiliki gadget atau smartphone.
“IKD memang kan aplikasi di smartphone, dan pasti tidak semua warga punya smartphone. Jadi PR pemerintah pusat ke depannya,” kata Ganjar kepada wartawan, Sabtu (11/2/2023).
Namun demikian, kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penggantian blanko e-KTP ke digital sendiri akan dilaksanakan secara bertahap.
“Sementara target nasional adalah sekitar 25 persen dari penduduk wajib KTP, atau di kisaran 50 jutaan penduduk, itu diimbau bisa terafiliasi dengan aplikasi IKD di smartphone masing-masing, dimana saat ini masih di layanan berbasis Android,” ucap Ganjar.
Menurut dia, Pemkot Bogor sendiri menargetkan sekitar 200.000 penduduknya didorong dapat bermigrasi ke aplikasi IKD, dengan memiliki e-KTP digital.
“Kota Bogor sendiri sebenarnya sudah memulai, dengan target pertama adalah dilingkup instansi pemerintah dulu, untuk memudahkan sosialisasi, dan nanti akan kita masifkan ke masyarakat luas,” ungkap dia.
Ganjar menjelaskan, saat ini baru ada sekitar 3 ribu warga yang sudah mendaftar e-KTP digital dari total target 200.000 penduduk. (ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
