BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, tengah gencar mereduksi angka stunting di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memastikan tidak adanya lagi pernikahan dini di bawah umur.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, edukasi orang tua menjadi salah satu upaya yang dilakukan jajaran Pemkot Bogor dan Forkopimda dalam menurunkan angka stunting.
Menurutnya, edukasi kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat anak sudah lahir, melainkan dimulai dari tahap pernikahan. Ia menyarankan, agar setiap pasangan yang ingin menikah untuk memeriksakan kesehatan sehingga potensi stunting pada anak bisa dicegah.
Dirinya juga menekan agar, Kementerian Agama Kota Bogor untuk memastikan tidak ada lagi pasangan yang menikah di bawah umur (minimal 19 tahun). Sebab, pernikahan di bawah umur disebutnya juga berpotensi besar melahirkan anak stunting.
“Jangan di bawah umur, nanti janinnya tidak kuat, dan potensi stuntingnya besar. Saya minta Kemenag memeriksa dan berkoordinasi dengan Lurah dan PKK kalau ada yang mau daftar menikah,” ucapnya di acara diseminasi program penurunan angka stunting Ibu Anak Tangguh Bogor (Batagor) phase II, Jumat (10/2/2023).
Dirinya juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi saat mengandung atau hamil. Bima menerangkan, dalam mereduksi angka stunting dirinya akan melibatkan seluruh jajarannya bahkan juga personel TNI dan Polri sesuai denhan arahan Presiden Joko Widodo.
“Dulu stunting hanya menjadi urusan Dinas Kesehatan, Camat, dan Lurah saja. Sekarang semua aparat ditugaskan berjuang melawan stunting, seperti saat pandemi Covid-19. Akan tetapi saya tekankan semua yang turun mesti paham dengan peran dan tugasnya,” terang Bima.
Pemkot Bogor bakal menerapkan intervensi spesifik yakni aspek yang berkaitan langsung dengan gizi. Anak di usia 0-24 bulan, disebutnya menjadi sasaran penting. Sebab di usia 1000 hari pertamalah kehidupan seorang anak mesti diperhatikan dengan pengkuran rutin di posyandu.
Selain itu, Pemkot Bogor juga akan menggencarkan intervensi sensitif yakni aspek yang tidsk berkaitan secara langsung. Bima memerintahkan jajarannya seperti Dinas PUPR, Disperumkim, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan ketersediaan air yang cukup, sanitas lingkungan, dan tidak adanya lagi rumah tidak layak huni (RTLH) di masyarakat.
Dirinya membeberkan, dalam 2 tahun terakhir angka stunting di Kota Bogor justru naik dari 16 persen menjadi 18,7 persen. “Agak malu sebenarnya, karena kota ini banyak menerima penghargaan masa masih ada yang kurang gizi. Padahal, pertumbuhan ekonomi Bogor di atas rata-rata, jadi agar semakin sejahtera mesti mengentaskan stunting,” tutupnya. (fat)
Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep
