CIBINONG-RADAR BOGOR, Banyaknya perusahaan yang memilih pindah ke Jawa Tengah menjadi permasalahan baru. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menganjurkan untuk mendorong pengembangan UMKM,
Menurutnya, tidak ada jalan lain dalam menghadapi semakin minimnya lapangan pekerjaan serta tingginya angka pengangguran.
“UMKM ini seharusnya didorong besar, bagaimana UMKM mampu mengatasi pengangguran, saya harap teman-teman di komisi II dapat melihat itu,” ujar Muad Khalim di Cibinong, Jumat (10/2).
Menurutnya, beberapa faktor kenapa perusahaan memilih pindah dari Kabupaten Bogor. Salah satunya memang tingginya besaran Upah Minimum Kabupaten (MK).
“UMK di Kabupaten Bogor Rp4,52 juta, di Jawa Tengah baru Rp1,99 juta. Salah satu contoh ada perusahaan di Cileungsi karyawannya ada 5 ribu, kalau selisihnya Rp2,5 juta, satu bulan perusahaan bisa hemat Rp12,5 miliar. Makanya dia pindah ke Jawa Tengah,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga melihat pembangunan infrastruktur yang merata di masa kepemimpinan Joko Widodo membuat daerah lain di Pulau Jawa menjadi opsi tujuan perusahaan berinvestasi.
“Ini yang jadi masalah, makanya kita harus siap-siap dengan perpindahan itu, kita harus siap mengalokasikan anggaran untuk UMKM, bagaimana tenaga kerja kita menjadi UMKM yang mandiri,” jelas Muad.
Ia menilai mendatangkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Bogor bukanlah solusi. Apalagi perusahaan kini berhitung apakah berusaha di Kabupaten Bogor akan mendatangkan keuntungan atau malah rugi akibat cost produksi yang besar.
“Satu-satunya cara UMKM ke depan harus digenjot. Jangan pernah berpikir bekerja di perusahaan, maka tidak akan pernah mandiri. Saya tidak suka ketergantungan dengan bekerja di perusahaan, umumnya jadi pengusaha mandiri. UMK makanya harus digalakan,” tandasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
