BOGOR-RADAR BOGOR, Sekelompok petani di Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor mengeluhkan hasil cocok tanamnya di lahan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, digusur. Akibatnya, mereka terancam mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Salah seorang petani, Teguh Dwibyo Subroto menuturkan, sejak awal pandemi Covid-19 ia bersama rekan-rekannya mendapat tawaran untuk bertani dari pihak DKPP Kota Bogor. Hal itu, lantaran banyaknya warga yang menganggur akibat terkena PHK.
Teguh mengaku, saat itu disarankan pihak DKPP untuk mengelola lahan tidur milik dinas. Setelah merasa cocok, ia bersama rekannya mengumpulkan modal secara swadaya untuk mulai bertani di lahan itu.
“Awalnya, kami yang datang dari berbagai latar belakang, menanam 50 pohon jahe. Seiring berjalan waktu, terus berkembang akhirnya semakin meluas. Karena itu, kami minta izin dan dibolehkan memakai lahan luas sampai ke bagian belakang untuk bertani,” ujarnya.
Selama tiga tahun berjalan, komoditas yang ditanamnya pun semakin banyak seperti jahe, alpukat, durian. Teguh juga membuat pembibitan berbagai pohon buah.
Sadar lahan yang digunakannya milik pemerintah, ia mengaku kerap memberikan bibit-bibit tanaman ke warga, pihak dinas, atau tamu yang datang secara gratis. Bahkan, dirinya juga menyebut sempat mengirimkan bibit pohon ke Kejaksaan Negeri, Balai Kota, dan Kampung Durian.
Namun, ia kemudian dikejutkan dengan kebijakan pihak DKPP yang akan menggunakan dan merapikan lahan yang selama ini dipakai olehnya untuk bercocom tanam.
Teguh mengatakan, Pemkot Bogor tidak pernah memberitahunya akan ada tindakan tersebut sejak jauh-jauh hari. Ia baru mengetahui hal tersebut sehari sebelum perapihan.
“Saat ingin perawatan pada Selasa (7/2/2023), kami diberitahu oleh Sekretaris DKPP bahwa lahan ini akan digunakan. Alat berat sudah masuk dan kami mesti memindahkan seluruh tanaman hari itu juga, jika tidak alat berat akan terus maju,” tutur dia.
Dirinya sadar lahan itu bukan miliknya, dan sewaktu-waktu akan digunakan kembali oleh Pemkot Bogor. Namun ia menyayangkan kebijakan tersebut dilakukan secara tiba-tiba, tanpa ada kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memindahkan tanaman yang selama ini dirawat oleh ia dan rekannya.
“Kami sudah coba jelaskan untuk memindahkannya butuh waktu dan banyak tenaga. Sementara, kami keteteran SDM yang ada hanya dua orang dan dibantu enam orang dinas. Meskipun dipindahkan, tanaman itu belum tentu hidup dan bisa dijual,” terang Teguh.
Dari total luas 3000 meter, Teguh menyebut sudah 20 persen luasan kebun terkena gilas alat berat. Itu membuat banyak tanamannya hancur. “Kami merugi karena kami nabung ditanaman, saat ini masih 20 persen yang dihancurkan, kalau sampai 100 persen kamu bisa rugi ratusan juta,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Bogor memberikan kompensasi untuk pindah, sebab sudah banyak biaya yang dipakainya.
Sementara itu, Kepala DKPP Kota Bogor, Chusnul Rozaqi membenarkan adanya penataan oleh pihaknya. Hal itu dilakukan dengan tujuan merapikan kembali lahan tersebut.
“Lahan kami seperti hutan belantara, tidak terurus. Ilalang tinggi bahkan menutupi sebagian lahan. Makanya, saya langsung melakukan penataan yang luasnya 2,1 hektare ini. Kalau tidak diurus maka tidak akan bermanfaat,” ucapnya kepada Radar Bogor Kamis (9/2/2023).
Penataan juga dilakukan pihaknya untuk mencegah adanya hewan-hewan yang membahayakan. “Analoginya, kita punya tanah tapi dikelola orang, tapi tidak diurus, terus mau didiamkan saja? Pasti mau dirapikan. Kalau ada bintang atau lainnya kan jadi bahaya,” imbuh dia.
Chusnul juga membenarkan lahan tersebut tengah dikelola dan dimanfaatkan oleh Teguh, untuk pembibitan pohon-pohon buah. Namun dirinya mengungkapkan, selama ini tidak ada dasar perjanjian antara Teguh dengan pihak DKPP. Bahkan ia mengaku, pihak DKPP selama ini tidak menerima keuntungan sepeser pun dari pemanfaatan lahan tersebut.
“Tidak ada perjanjian, tidak ada sewa, dan tidak ada keuntungan yang diberikan. Justru ini salah, ketika aset dikelola orang, ada keuntungannya tapi tidak masuk ke sini (dinas). Seharusnya ada perjanjian, beauty contest, lelang untuk pemanfaatan aset,” tegas Chusnul.
Oleh sebab itu, Chusnul meminta Teguh untuk memindahkan asetnya dari lahan tersebut. Chusnul menampik, tidak memberikan waktu bagi Teguh untuk memindahkan tanamannya. Ia mengaku sudah memberi informasi dan memberikan waktu selama sepekan sampai Selasa (14/2/2023).
Dirinya juga mengatakan, tidak merusak bibit-bibit pohon yang ditanam oleh Teguh. Bibit yang berada di polybag tersebut hanya dialihkan sementara dan seluruhnya masih dalam kondisi baik serta hidup. “Bibitnya aman. Kalau yang ditanam memang perlu waktu. Jadi kami beri waktu seminggu untuk dirapikan,” terang dia.
Dirinya juga mengatakan, tidak dapat memberi kompensasi kepada Teguh sebab sejak awal pihaknya tidak menyewa atau pun memberikan keuntungan kepada DKPP. Ke depan, Chusnul berencana menata ulang lahan tersebut menjadi eduwisata yang berkonsep nurcery dan farm field. (fat)
Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep
