BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) berkolaborasi dengan Polresta Bogor Kota mempercepat penanganan stunting. Rencananya, program tersebut akan dikemas dalam kegiatan Jumat Curhat.
Secara umum, angka stunting nasional turun 3,8 persen pada 2022. Kasus stunting sebanyak 27,7 persen pada 2021 turun menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.
“Hari ini kami menyiapkan perangkat untuk bisa sepakat data sebelum nanti Polresta Bogor Kota akan lokus, dan fokus kemana,” beber Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Risna Widiastuti kepada Radar Bogor, Senin (30/1).
Menurut Risna, Pemkot Bogor telah menyiapkan data untuk prpgram itu. Misalnya, jumlah bayi absolut stunting di daerah Cibadak, Tanah Sareal atau Cikaret di Kecamatan Bogor Selatan.
“Jadi dipilihkan lokusnya hari ini, berdasarkan kebutuhannya (Polresta Bogor Kota). Jadi, mau yang tinggi atau yang sudah diatur atau memang pendekatan dari sisi keluarganya,” papar Risna.
Penanganan kasus stunting di Kota Bogor, kata Risna, masih menjadi program prioritas Pemkot Bogor. Penanganannya melalui treatment kelurahan di luar lokus, termasuk sembilan dinas yang terlibat dengan indikator cakupan intervensi spesifik, dan sensitif.
Pertama, Dinas Kesehatan terkait penanganan ibu hamil, pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan pemberian makanan tambahan pendamping ASI.
Kedua, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengintervensi keluarga beresiko stunting, dan fokus dalam pencegahan.
“Misal ada calon pengantin yang hendak menikah dijadwalkan dibulan apa, sebelumnya mereka harus dibekali dengan edukasi,” tambahnya.
Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) concern dalam penyediaan pangan yang baik semisal beras organik. Ke depan, polanya karena harganya yang mahal, mungkin akan dibeli langsung oleh pegawai ASN.
Beberapa dinas lainnya juga melakukan intervensi sensitif melalui kegiatan fisik dalam penanganan kasus stunting di Kota Bogor. Salah satunya dengan pembangunan septic tank komunal untuk mengurangi buang air besar sembarangan (BABS).
“Ada juga intervensi terkait sensitif yakni secara tidak langsung. Sebanyak 70 persen faktor stunting adalah fisik, karena 2021 melihat faktor risiko kematian bayi karena diare,” ucap dia.
Lalu, Bappeda melakukan manajerial untuk berkoordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat. “Kira-kira ada pedoman apa, pengayaan apa, kita update dan disampaikan atau kami rapatkan,” ungkap Risna.
Pemkot Bogor juga telah berkolaborasi dengan Childfund Internasional dan Warga Upadaya (WU) dalam hal penanganan kasus stunting selama dua tahun terakhir.
“Mereka menanamkan Exit Strategi dan program ini masih berjalan, kemarin saja baru saja audiensi dari Childfund internasional, kelihatannya mau ada istilah spesifik Klinik Batagor 2023, atau Ibu Bapal Tangguh Kota Bogor,” ucap dia.
Pada tahun ini, Pemkot Bogor juga mendapapatkan bantuan hibah kompetitif sebesar Rp2,1 miliar. (*)
Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto
