JAKARTA – RADAR BOGOR, Kasus seorang ibu berikan kopi saset ke bayi, mendapat sorotan dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dengan adanya kasus ibu berikan kopi saset ke bayi. Seluruh masyarakat, perlu mendapat penyuluhan mengenai pola pengasuhan bayi yang tepat.
“Hati-hati mengenai ini. Maka, sekali lagi yang namanya penyuluhan, penyuluhan, penyuluhan penting. Karena, kata ibunya bermanfaat kopi susu sachet ini, karena ada susunya. Hati-hati,” ujar Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan BKKBN di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Jokowi mengatakan kondisi organ dalam seperti ginjal, jantung pada bayi itu belum kuat. Karena itu, tidak semestinya bayi diberikan kopi susu.
Presiden juga menyinggung aparat kepolisian yang mendatangi sosok ibu berikan kopi saset ke bayi tersebut. Menurut Presiden Jokowi, seharusnya kader BKKBN dan Posyandu yang pertama kali mendatangi ibu tersebut untuk memberikan penyuluhan.
“Tapi, seharusnya yang bener mestinya kader Posyandu, kader dari BKKBN yang datang ke sana. Karena kecepatan Kapolri mungkin, karena reaksi Kapolri cepat, maka datang lebih cepat dari kader,” ujar Jokowi.
Ia pun mendorong semua pihak untuk kerja bersama, dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga mencapai 14 persen pada 2024 mendatang.
“Target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024 ini harus kita bisa capai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” ucap Jokowi.
Jokowi menyampaikan, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan. Apalagi, stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.
“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” ujarnya.
Karena itu, Jokowi meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting. Jokowi mencontohkan, Kabupaten Sumedang telah sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.
“Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil 21,8 juta,” ungkap Jokowi.
Selain itu, pihak swasta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Jokowi juga mencontohkan, Kabupaten Kampar yang dinilainya telah berhasil menurunkan tingkat stunting dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sana.
“Yang stunting dititipkan kepada perusahaan-perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50, titip 200, titip 300, akhirnya bisa turun drastis,” imbuhnya.
Kepala negara menekankan pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan bayi. Jokowi meminta jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menghentikan pemberian biskuit dan menggantinya dengan makanan tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui puskesmas dan posyandu.
“Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan dari kementerian masih memberi biskuit pada anak, mencari mudahnya saya tahu, lelangnya gampang, kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak telur, ini mudah, cari mudahnya aja, jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya, harus diberikan telur yang telur, diberikan ikan ya ikan,” tegas Jokowi.
Tidak hanya itu, Jokowi juga menekankan pentingnya penyuluhan dan pemberian edukasi bagi masyarakat mengenai makanan dan gizi untuk anak. Dia tidak ingin, kasus seorang ibu berikan kopi saset ke bayi yang viral di media sosial kembali terjadi di Indonesia.
Jokowi lantas menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting dari 37 persen di tahun 2014 hingga menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
“Sudah disampaikan oleh Pak Menkes di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6 persen, ini kerja keras kita semuanya,” pungkasnya. (JPG)
Editor : Yosep / Dikara PKL
