CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemkab Bogor mengakui lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama berbagai sektor secara terpadu.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin. Ia berharap semua sektor dan stakeholder bisa terpadu dalam pengawasan dan pengendalian tambang, termasuk di tingkat provinsi Jawa Barat.
Pasalnya, kelemahan pengawasan itu menyebabkan banyaknya penambang liar di Kabupaten Bogor. Tercatat, dari sebanyak 93 perusahaan tambang di Kabupaten Bogor, hanya 53 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Sisanya merupakan tambang nonaktif, belum yang ilegal.
Tak hanya itu, Burhanudin mengaku, lemahnya pengawasan terhadap pertambangan di Bumi Tegar Beriman ini menyebabkan kurang terintegrasinya satu kepentingan dengan kepentingan lainnya.
“Sehingga bagaimana nanti buat konsep yang integrated kaitan dengan lalu lintas pembangunan ini, kepentingan daerah harus dipenuhi, PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) perlu, pengusaha harus digelar karpet merah, aturan dilaksanakan dan lingkungan dijaga,” paparnya.
Hal itu dikarenakan sangat banyak potensi tambang di Kabupaten Bogor. Butuh pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kepentingan para pengusaha tambang pun tercukupi.
“Potensi tambang yang belum ditemukan hanya uranium yang belum kami temukan di Kabupaten Bogor. Bogor diciptakan oleh Allah ketika malaikat tersenyum, semua potensi ada,” ucap Burhan.
Selain itu, dirinya juga meminta para pengusaha tambang tidak melulu melakukan reklamasi pasca tambang. Dia menilai, ada konsep yang lebih ekonomis untuk masyarakat di lokasi bekas galian tambang.
“Jaminan tambang harus jelas, saya melihat ketika reklamasi itu tidak selalu bekas galian harus diurug, tapi bagaimana konsepnya dalam mengembangkan wisata, bekas galian ditata kembali konsepnya, sehingga bekas galian itu jadi wisata yang indah,” tukasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
