CIBINONG-RADAR BOGOR, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar-Rasyid menyayangkan program Operasi Pasar Murah (OPM) yang tidak terserap maksimal. Dia menduga, penyebabnya karena perencanaan yang tidak matang dan lemahnya koordinasi antara dinas.
“Kami sangat menyayangkan. Ke depan hal yang serupa tidak boleh terjadi lagi. Perencanaan kegiatan pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus didiskusikan secara matang,” ucap Lukmanudin saat dihubungi Radar Bogor, Rabu (18/1).
Selain itu, koordinasi lintas dinas terkait juga perlu perbaikan. Alasan mepet waktu yang membuat program OPM tidak terserap maksimal, menurutnya, sulit diterima.
“Alasan-alasan yang muncul saat ini sulit untuk diterima berkaitan dengan anggaran digelontorkan pemerintah pusat yang mepet waktu,” tegas politisi PKB itu.
Sementara terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam program tersebut, Lukmanudin belum melihat sejauh itu. Namun, dia berjanji akan mendalami dugaan tersebut.
“Tapi saya meyakini SKPD, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk warga masyarakat Kabupaten Bogor. Formula tepat masih harus dirumuskan dengan lebih teliti lagi dan melibatkan banyak pihak,” tukasnya.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) sempat menggelar aksi unjuk rasa menuding tindak pidana korupsi yang menjerat program pasar murah itu.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
