25 radar bogor

PKB: Impor Beras 500 Ribu Ton Merusak Kehidupan Petani

beras impor
Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

RADAR BOGOR, Badan Urusan Logistik (Bulog) memutuskan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton hingga Akhir Desember 2022. Kebijakan ini mendapat kritik, salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Juru Bicara PKB, Mikhael Sinaga mengatakan, kebijakan impor beras ini akan merugikan petani dalam negeri. Apalagi bisa memengaruhi harga penjualan.

“Masuknya impor beras ratusan ribu ton ini pasti merusak harga jual beras petani dalam negeri. Ini menyangkut hidup orang banyak, jadi jangan main-main,” kata Mikhael saat dihubungi, Selasa (20/12).

Mikhael menuturkan, polemik impor beras tahun 2022 ini mencederai usaha Presiden Jokowi yang baru saja menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada 14 Agustus 2022 lalu. Penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh.

“Coba pikirkan, sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras tapi kok sekarang malah ngimpor. Apa masih ada keterlibatan mafia ya?” imbuhnya.

Masalah lainnya yang menjadi perhatian Mikhael adalah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Di mana Kementan mengatakan bahwa stok beras aman menurut data BPS.

“Namun nyatanya data di Bapanas dan Bulog terdapat perbedaan yang signifikan dengan data yang di kementrian pertanian,” jelasnya.

Dirinya pun meminta, agar data terkait stok beras ini bisa segera disamakan antara ketiga lembaga negara tersebut. Sehingga tidak lagi menuai polemik yang berkaitan dengan impor beras.

“Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal,” tutupnya.

Diketahui saat rapat dengan Komisi IV DPR, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebutkan, akhir tahun 2022 akan ada stok beras nasional sebanyak 8,906 juta ton. Menurut, data perhitungan neraca beras tersebut mengacu pada survei BPS. Yaitu, survei KSA terkait taksiran produksi dan survei cadangan beras nasional.

“Survei BPS, di bulan April ada cadangan beras nasional 10 juta ton. Tersebar ada di penggilingan, di masyarakat. Saat itu di Bulog 0,9 juta ton,” kata Suwandi.

Namun data yang dimiliki Bapenas dan Bulog sendiri menyatakan sebaliknya. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog. Pasalnya, saat awal wacana impor dilontarkan pada 16 November 2022, stok beras di Bulog hanya 651 ribu ton (per 13 November 2022).

Di saat bersamaan, beras terpantau sudah memicu inflasi, di mana kontribusi pada September dan Oktober 2022 berturut-turut 4 persen dan 3 persen.