SUKARAJA-RADAR BOGOR, Demokrasi yang terbentuk hingga saat ini merupakan oligarki hasil produk rezim “sampah”. Demokrasi kini dikendalikan kekuatan-kekuatan elite.
Hal itulah yang diungkapkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam Bogor Discussion Club (BDC) di M-One Hotel Sentul, Senin (19/12). Menurutnya, demokrasi yang diperjuangkan sejak 1998 oleh insan mahasiswa dan masyarakat seharusnya murni diwujudkan melalui proses pemilu.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Belajar Kepemimpinan dari Argentina dan Prancis
“Hasilnya sekarang adalah sampah demokrasi, oligarki ini. Pengusaha dari segelintir orang, yang mana mereka membutuhkan penopang kuat yaitu sumber daya atau ekonomi resources,” kata Sugeng dalam diskusi refleksi akhir tahun itu.
Dia menjelaskan, para pelaku oligarki telah mengamati sumber daya, yang di hari kemudian dapat menopang kekuatannya dalam mengendalikan demokrasi.
“Katakanlah sembilan naga, dengan permodalan yang sangat besar mereka mengamati bahwa proses demokrasi akan bisa dikendalikan, sementara rakyat kita tidak terdidik,” terangnya.
Alhasil, lanjut Sugeng, politik uang selalu terjadi dalam setiap helatan pesta demokrasi, sehingga muncul budaya koruptif di tengah masyarakat. Sikap koruptif juga muncul karena tidak terdidiknya masyarakat tentang pemahaman sistem politik yang dibangun saat ini.
Dia mencontohkan, Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah setempat akan mendahulukan pasien umum ketimbang pasien pengguna BPJS Kesehatan.
“Dan ini terjadi karena sistem politik yang dibangun sebagai kultur yang koruptif, karena ada komponen-kompomen dalam pelayanan BPJS itu yang dibiayai oleh pengusaha,” tudingnya.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi juga menilai, negara tidak lepas dari partai politik yang saat ini menjadi pemangku kebijakan di pemerintah pusat hingga daerah. Indonesia saat ini ditata dan dikelola oleh parpol dengan berbagai macam instrumen penting.
Permasalahan besar saat ini, kata dia, parpol yang terbukti tidak mementingkan golongannya ketimbang menyerap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Akhir Tahun, Proyek Strategis Kota Bogor Diklaim Rampung dan Capai Target
Baginya, oligarki terjadi karena adanya sebuah konspirasi antara pengusaha dengan penguasa. Selama ini hubungan kerja sama antara keduanya bersifat konspiratif bukan atas dasar sinergitas.
“Ini lah cerminan dari oligarki yang bermuara pada problem-problem di partai politik. Kemudian menutup partisipatif yang mana masyarakat tidak lagi dilibatkan berbagai macam program di pemerintahan,” tandasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
