25 radar bogor

Perkuat Status Ramah HAM, Kota Bogor Klaim Jalur Sepeda Terpanjang

Kabag Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra. (Radar Bogor/ Dede Supriadi)

BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat statusnya sebagai kota ramah HAM. Salah satunya dengan berupaya melakukan pemenuhan HAM di berbagai bidang baik pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah disabilitas.

Ketua Pelaksana Pekan HAM Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan, Kota Bogor beberapa tahun terakhir gencar melakukan upaya untuk pemenuhan HAM, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk sehat.

Baca Juga: Pelatihan Kompetensi untuk Disabilitas, Komitmen Disnaker Penuhi HAM

Kemudian, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak ekonomi, hak untuk berkreativitas, serta setidaknya ada 13 indikator lainnya yang perlahan bertahap mengarah kearah yang lebih baik.

Marse juga menjelaskan, upaya dilakukan baik secara fisik dan non fisik. Sebagai contoh pembinaan dilakukan sebagai pemenuhan hak layak hidup bagi anak-anak jalanan.

“Sejauh ini Dinas Sosial sudah berperan untuk bagaimana pembinaan anak-anak jalanan, dengan adanya rumah singgah. Kedepan berharap punya rumah singgah yang bisa melakukan pembinaan, pelatihan kepada anak jalananan,” kata Marse, yang juga menjabat Kabag Pemerintahan Setda Kota Bogor ini, Jumat (9/12).

Sisi kesehatan, Pemkot Bogor sudah memiliki RSUD yang dapat melayani kepesertaan BPJS, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, hingga Jamkesda yang merupakan bagian upaya pemenuhan warga untuk sehat. Puskesmas yang ada di Kota Bogor juga sudah diperkuat dengan layanan rawat inap, bersalin, dan sebagai macamnya.

Marse menambahkan, Pemkot Bogor juga fokuss memberikan hak kepada para pejalan kaki dengan pembangun pedestrian dan jalur khusus sepda yang memiliki total panjang keseluruhan sebanyak 28 kilometer. Dengan adanya jalur sepda tersebut menjadikan Kota Bogor yang saat ini memiliki jalur sepeda terpanjang.

Bidang ekonomi, Pemkot Bogor juga berupaya meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan membuka ruang dan berkoordinasi dengan Forum Komunitas Ekonomi Kreatif untuk kemudian mewujudkan tempat ekonomi baru yang dikemas dengan kampung-kampung tematik.

“Hal ini juga memberikan ruang terhadap ekonomi kreatif masyarakat,” ucapnya.

Sementara, bidang pendidikan, Pemkot Bogor menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat, serta memastikan sekolah layak untuk dijadikan tempat pendidikan.

Kendati demikian, diakuinya ada beberapa kasus yang sekolah amburuk dan kondisinya rusak. Dan saat ini tengah menjadi perhatian dan SKPD terkait diminta untuk melakukan inventarisir mana saja sekolah-sekolah yang kondisinya perlu perbaikan dan perapihan.

Selain itu, Pemkot Bogor juga berupaya melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas, selain keberadaan sekolah luar biasa (SLB), juga ada sekolah Perwira. Dimana dalamnya ada anak yang berkebutuhan khususus dan anak-anak yang normal.

“Inilah konsep sekolah inklusif. Hanya saja terkendala SDM serta peralatan yang khusus, memang tidak mudah untuk mendapatkan itu, dan stigma masyarakat yang harus kita bangun,” imbuhnya.

Marse juga tak menampik jika perkantoran yang berada di lingkup Pemkot Bogor belum ramah terhadap difabel. Ke depan, ketika ada perkantoran yang akan dibangun sudah diarahkan untuk ramah terhadap difabel.

Baca Juga: Pekan HAM, Hadirkan Pelaku Ekonomi Kreatif dan UMKM di Situ Gede

“Kantor kecamatan sendiri karena struktur bangunan yang lama, hanya beberapa yang saat ini memungkinkan untuk ramah difabel, seperti Kecamatan Bogor Utara, Bogor Timur, sementara kecamatan yang lain karena belum direnovasi belum ramah difabel,” tukasnya.

Pekan HAM di Kota Bogor yang dilaksanakan selama satu pekan sejak 3 Desember 2022 memasuki acara pamungkas di Bogor Creative Center, 12 Desember mendatang.(*)

Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto