BOGOR-RADAR BOGOR, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengevaluasi terkait migrasi siaran televisi analog ke digital bersama Komisi I DPR RI. Salah satunya, membahas pendistribusian Set Top Box (STB) yang disalurkan kepada masyarakat miskin.
Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia mengatakan, penyaluran STB gratis sedianya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Namun, penyaluran STB yang dilakukan oleh pihak swasta saat ini baru mencapai 5,3 persen. Sedangkan, dari pemerintah pendistribusian telah mencapai 100 persen.
Baca Juga: Banyak Keluhan Soal STB, Bima Arya: Kemenkominfo Belum Maksimal
Menurutnya, STB gratis yang disalurkan untuk masyarakat miskin sebanyak 5,6 juta. Total dari 5,6 juta itu berasal dari swasta yang memenangkan seleksi atau evaluasi infrastruktur digital sebagai komitmennya.
“Dari komitmennya, dari grup SCM, menyalurkan sekitar 1,2 juta STB untuk keluarga miskin. Yang kedua, dari MNC grup sekitar 1,1 juta STB. Kemudian grup Metro, sekitar 700 ribu STB, kemudian grup Trans itu 600 ribu STB dari RTV 500 ribu STB dan Viva 150 ribu STB,” papar Geryantika dalam evaluasi yang digelar di Hotel Bogor Icon Kota Bogor, baru-baru ini.
Dari hasil evaluasi tersebut, pihak swasta baru melakukan penyaluran STB kepada masyarakat sebesar 5,3 persen atau sebanyak 4,3 juta unit. Artinya, ada 1,3 juta yang kurang dan itu yang menyalurkan adalah pemerintah.
Geryantika mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan STB sekitar 1,2 juta STB atau hampir 100 persen.
“Jadi yang dievaluasi itu adalah gimana caranya mempercepat agar komitmen STB dari swasta ini terdistribusikan,” ungkapnya.
Migrasi analog ke digital telah dilaksanakan pada 2 November 2022. Pemberlakuan analog switch-off (ASO) telah berlangsung di 230 kabupaten/kota. Tersisa 25 kabupaten atau kota. Ia juga mengakui, masih menyisakan pendistribusian STB sebanyak 514 kabupaten dan kota.
Baca Juga: Warga Bogor Tak Punya TV, Malah Kebagian STB Gratis
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menuturkan, kesiapan pemerintah yang bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) perlu ditingkatkan. Sebab, masih banyak daerah yang belum mendapatkan STB. Secara keseluruhan pencapaianya masih jauh di bawah target.
“Rendahnya penyaluran secara nasional harus dievaluasi. Karena kalau kita mengikuti data untuk orang miskin yang paling penting, ternyata masih jauh dari harapan kami,” tukasnya.(*)
Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto
