BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua Peduli Rakyat Bogor (PRB) Johan Pakpahan menyoroti proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hal ini setelah ada dugaan oknum pejabat Disdik Kabupaten Bogor menjanjikan proyek APBD kepada pengusaha tertentu.
‘’Meski proyek pada anggaran perunbahan ini merupakan penunjukkan langsung (PL), etikanya tidak boleh seperti itu, karena ada timbal balik ke oknum pejabat ini,’’ kata Johan.
Menurut dia, oknum pejabat ini juga menawarkan kepada pengusaha lainnya untuk mendapatkan komisi. Modusnya meminta profil company kepada pengusaha yang ditawari proyek tersebut.
‘’Pejabat disdik jangan diskriminatif terhadap pengusaha. Yang belum dapat pekerjaan PL sudah diundang dengan iming-iming 56 paket untuk mandi cuci kakus (MCK) dan pemagaran gedung sekolah SD dan SMP,’’ tambah Johan.
Johan menduga, oknum pejabat ini juga ‘kerjasama’ dengan pengusaha yang diduga memberikan setoran di depan kepada oknum pejabat ini. Diduga praktek ini juga ada dukungan oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Untuk itu, PRB mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya memberikan pendidikan preventif anti korupsi agar praktek seperti ini tak terjadi di Kabupaten Bogor.
‘’Sebaiknya KPK memberikan pencerahan di Kabupaten Bogor supaya tidak terjadi kong kali kong antara eksekutif dan legislatif terkait pelaksanaan APBD,’’tegas Johan yang juga politisi PDI Perjuangan ini. (*/unt)
Editor : Yosep
