BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah pusat telah membagikan Set Top Box (STB) gratis untuk masyarakat agar bisa menikmati siaran TV digital. Akan tetapi, pembagian STB gratis tidak lepas dari berbagai polemik.
Baca Juga: Dewan Sebut Migrasi Siaran TV Hanya untuk Kepentingan Cukong
Hal itu disuarakan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar-Rasyid. Selain melancarkan kepentingan pengusaha, migrasi siaran TV justru menimbulkan sejumlah masalah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor ini pun mengakui, menerima laporan dari beberapa desa terkait masalah pembagian STB itu. Ada masyarakat yang menerima STB gratis tidak memiliki TV.
Sementara, masyarakat miskin lainnya tidak kebagian bantuan pemerintah pusat itu. Mereka terpaksa membeli STB, yang saat ini harganya mulai meroket di pasaran.
“Ini kan benar-benar direnggut (hak rakyat). Sudah LPG naik, tidak bisa nonton TV, gimana mereka bisa tidur nyenyak. Belum selesai kenaikan BBM kemarin. Momentumnya tidak tepat, kecuali pemerintah menyiapkan semua STB untuk masyarakat,” cecar politikus PKB ini melalui Radar Bogor, Rabu (9/11).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto mengakui, sebanyak 144 ribu warga miskin Kabupaten Bogor kebagian jatah STB gratis dari pemerintah pusat yang didistribusikan sejak Oktober 2022 lalu.
Namun dari 144 ribu STB, sekira 33 ribu STB gagal terdistribusikan dengan berbagai alasan. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi bersama pihak ketiga yang ditunjuk untuk mendistribusikan STB tersebut.
Baca Juga: Warga Bogor Kesulitan Cari STB, Harganya Naik Dua Kali Lipat
“Saya berharap yang 33 ribu itu (STB) tetap disalurkan untuk masyarakat yang secara di lapangan benar-benar miskin dan membutuhkan STB,” tukasnya.
Berbagai kendala tak jarang ditemuinya dalam pendsitribusian STB itu. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terkait pendistribusian STB gratis.(cok)
