CIBINONG-RADAR BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor menilai kebijakan pemerintah mematikan siaran TV Analog hanya untuk kepentingan bisnis para pengusaha. Pasalnya, kebijakan ini diterapkan di tengah kondisi masyarakat yang terhimpit permasalahan ekonomi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar-Rasyid menilai, kebijakan itu justru menjadi jalan bagi kepentingan cukong. Hanya terkesan dipaksakan menjadi kebijakan agar mulus jalannya.
Baca Juga: Warga Bogor Kesulitan Cari STB, Harganya Naik Dua Kali Lipat
“Ini kepentingan cukong yang dipaksakan dalam bentuk kebijakan,” tekan Lukman kepada Radar Bogor, Rabu (9/11).
Tolonglah pemerintah pusat harus kasihan sama masyarakat, sama rakyat kita, yang hari ini sedang sulit. Jangan ditambah lagi kesulitannya,” sambungnya lagi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang populis mendekati tahun politik. Bukan malah menambah beban masyarakat dengan beralih ke TV Digital atau membeli Set Top Box (STB).
“Sudah repot secara ekonomi, masyarakat juga tidak boleh hiburan. Boleh TV digital diberlakukan, tapi pemerintah pusat harus menjamin semua penduduk Indonesia. Atau hari ini diberlakukannya di Jabodetabek, semua masyarakatnya diberikan STB gratis,” tegasnya.
Meski saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membagikan sebanyak 496.307 unit STB ke masyarakat miskin ekstrem, namun Lukmanudin meragukan program tersebut tepat sasaran. Menurutnya, tidak semua masyarakat miskin terdata.
“Masyarakat miskin juga tidak semua, satu desa ada yang dikasih 300(unit) ada yang 400, mereka buka posko katanya. Walaupun dikasih pemerintah pusat, judulnya, pemerintah pusat beli STB ke pengusaha. Bisnis juga ujung-ujungnya,” cecar politisi PKB ini.
Baca Juga: Diskominfo Bogor Akui Ribuan STB Gagal Distribusi
Ia berharap pemerintah peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Sementara, Lukman juga menrrima berbagai persoalan yang muncul mengenai pembagian STB itu di sejumlah daerah.(cok)
