DJPb atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu unit eselon I pada Kementerian Keuangan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memiliki 34 unit Kantor Wilayah disetiap provinsi serta kantor layanan sebanyak 182 unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berkedudukan di provinsi maupun non provinsi atau Kota/ Kabupaten.
Pembentukan DJPb
Pada tahun 1998 saat Reformasi bergulir Departemen Keuangan turut melakukan perubahan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan pemerintahan pada tahun 2003 ditetapkan paket Undang-undang Keuangan Negara yang terdiri atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Mengikuti penerapan UU Perbendaharaan Negara, dibentuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berdasarkan Keppres Nomor 36 Tahun 2004. DJPb menangani fungsi-fungsi perbendaharaan yang sebelumnya tersebar di beberapa unit eselon 1 dan 2 Departemen Keuangan.
Penggabungan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi BUN dapat dikonsolidasikan secara utuh di bawah satu unit organisasi eselon I selaku Kuasa BUN yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Direktur Jenderal Perbendaharaan dari pertama sampai sekarang
1. Mulia P. Nasution (2004 sd 2006)
Saat beliau memimpin sebagai Dirjen Perbendaharaan yang pertama pada dua tahun pertama, prioritas utama DJPb adalah penguatan organisasi, penyusunan peraturan pelaksanaan Paket UUKN, sosialisasi, pelatihan dan bimtek system pengelolaan keuangan negara yang baru, serta penyelenggaraan fungsi kebendaharaan umum untuk mendukung agar pelaksanaan APBN dapat berjalan dengan baik pada masa transisi.
2. Herry Purnomo (2006 sd 2011)
Dirjen Perbendaharaan kedua yang pada masa beliau melaksanakan reformasi pelayanan ini dilakukan melalui penataan struktur organisasi, penyederhanaan Standard Operating\Procedure (SOP) yang IT-based, penempatan SDM berintegritas, penyediaan layanan satu titik, dan pemberian remunerasi yang memadai. Dikenal pada saat itu dengan KPPN Percontohan yang dalam layanannya bebas dari biaya dan menjaga integritas.
3. Agus Suprijanto (2011 sd 2013)
Pada masa kepemimpinan beliau sebagai Dirjen Perbendaharaan ketiga melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di bidang Treasury Management dan Cash Management. Pembentukan KPPN Percontohan secara menyeluruh di semua KPPN, pembentukan KPPN Khusus, percepatan penyelesaian SPAN dan SAKTI, penyempurnaan Modul Penerimaan Negara (MPN) G2; percepatan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual; pengalihan proses penyelesaian DIPA yang menjadi bagian DJPb ke DJA, penyempurnaan Treasury Single Account (TSA); percepatan penyelesaian pembangunan Treasury Dealing Room; penetapan berbagai macam transaksi keuangan melalui dealing room; penghapusan system “rekening khusus” dalam pencairan dana pinjaman dari Bank Dunia, penyelesaian masalah backlog; Program Pensiun Dini.
4. Marwanto Harjowirjono (2013 sd 2019)
Sebagai Dirjen Perbendaharaan keempat beliau melaksanakan Reformasi Pengelolaan Kas Negara dan Likuiditas melalui Implementasi TSA dan TDR. Penyempurnaan Tata Kelola di Bidang Perbendaharaan melalui modernisasi pelaksanaan anggaran, sehingga pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan melalui uang persediaan dengan memanfaatkan fasilitas kartu kredit. membangun penguatan integritas pada unit kerja yang ditandai dengan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian PAN dan RB penjaminan Mutu (Quality Assurance) dengan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang diinisiasi sejak tahun 2014, dan berganti menjadi ISO 9001:2015 pada tahun 2018, implementasi SPAN di tahun 2015 dan E-SPM di 2017, inisiasi pembentukan Jabatan Fungsional. Optimalisasi Teknologi Informasi dan Peningkatann Kualitas Laporan Keuangan melalui implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN), implementasi akuntansi berbasis akrual. Penguatan dan Pengembangan Special Mission melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sehingga proses verifikasi tagihan subsidi bunga menjadi lebih cepat dan akurat untuk mendukung program KUR, mengembangkan system informasi yang terintegrasi yang disebut dengan BLU Integrated Online System (BIOS) pada tahun 2016.
5. Andin Hadiyanto (2019 sd 2021)
Beliau menjadi Dirjen Perbendaharaan kelima saat terjadi pandemi Covid-19, tugas beliau melanjutkan modernisasi pengelolaan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) yang dimodernisasi antara lain implementasi SAKTI Web Moduledi seluruh Satuan Kerja, implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) sebagai penyempurnaan dan modernisasi tata pengelolaan pada MPN G2, implementasi virtual account pada rekening pengeluaran Satuan kerja DJPb, serta simplifikasi dan modernisasi sistem perbendaharaan seperti Kartu Kredit Pemerintah, sistem Digital Payment-Marketplace pada Satuan Kerja, simplifikasi regulasi pada BLU, serta pengembangan Bagan Akun Standar (BAS). Relaksasi berbagai regulasi pencairan dan pelaksanaan anggaran, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi, dengan tetap menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan pada masa pandemi covid 19.
6. Hadiyanto (2021 sd 2022)
Dirjen Perbenadaharaan ke enam yang menghendaki DJPb memiliki semangat pembaruan dengan melakukan penguatan core value institusi melalui implementasi the New DJPb in town, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang goal-nya adalah spending better, pengembangan tugas dan fungsi meliputi penajaman fungsi peran Kanwil DJPb sebagai RCE yang berperan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang memiliki intellectual dan fiscal leadership, telah menyusun dan mengemas values BLU SPEED: Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digital. Implementasi penuh SAKTI di seluruh satker, memperluas Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).
7. Astera Primanto Bhakti (1 November 2022)
Diangkat dan dilantik menjadi Dirjen Perbendaharaan yang ketujuh oleh Menteri Keuangan pada tanggal 1 November 2022.
Capaian Ditjen Perbendaharaan (DJPb)
Sudah banyak inovasi, prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh DJPb selama kurun wakatu 18 tahun dibentuk. Pada tahun 2020 dan 2021 banyak capaian terbaik yang telah didapatkan oleh DJPb, yaitu meraih nilai terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Survey Kepuasan Pengguna Layanan.
Meraih indeks diatas 70 dengan nilai 93 atau termasuk dalam level sehat (elite) di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Survey Penilaian Kesehatan Organisasi (MOFIN). Di tahun 2020 Seluruh KPPN dan HAI DJPb telah lulus Surveillance Audit dan tahun 2021 telah lulus re-cerfication audit ISO 9001- 2015 terhadap manajemen mutu layanan berstandar internasional.
DJPb menempati peringkat pertama Indeks Persepsi Integritas (IPI) lingkup Kementerian Keuangan dengan nilai 95,85. Ini menunjukkan bahwa DJPb telah berhasil menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dengan melaksanakan tugas secara transparan dan akuntabel.
Untuk inovasi yang telah dibuat antara lain di tahun 2021, DJPb meraih peringkat terbaik kedua Inovasi Digipay dan peringkat terbaik ketiga Inovasi SAKTI pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan.
Tantangan dan Harapan
Sejak dibentuk 18 tahun yang lalu, tantangan tidak hanya dari luar yaitu perkembangan di bidang teknologi, terutama kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan akan terus berlangsung memberikan tantangan bagi DJPb. Serta tuntutan peningkatan kualitas layanan, kecepatan penyelesaian layanan dari Stakeholder.
Dari internal berupa regulasi serta peningkatan kapasitas SDM, namun semua tantangan itu menjadi peluang bagi DJPb untuk menguatkan perannya. Tak lupa faktor terpenting menghadapi tantangan itu adalah Kesadaran dan komitmen pimpinan dan staf DJPb untuk ikut berperan dan siap menerima bahkan sebagai agen perubahan di bidang pengelolaan keuangan negara.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Peringatan Hari Perbendaharaan yang ke-18 :
Saya ikut bangga dan ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran DJPb yang menjadi partisipan, pelaku, dan bahkan inisiator untuk terjadinya berbagai perubahan dan capaian ini. Termasuk para Dirjen sebelumnya dan tentu para Kakanwil serta para Kepala KPPN yang telah membimbing dan mentransformasikan sehingga wajah Kementerian Keuangan berubah.
Namun, jangan sampai perubahan itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah sikap “Oh, saya sudah baik, jadi saya tidak perlu berubah lagi.” Tentu kita harus terus menyiapkan diri dan mendorong DJPb sebagai motor penggerak perubahan Indonesia yang HAnDAL.
Menjadi Insan Perbendaharaan Yang Unggul Tingkat Dunia, DJPb HANDAL : Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel dan Loyal. (*)
Oleh :
Anang Setiawan
Kepala Subbagian Umum KPPN Bogor
