406 Lahan SD dan SMP Belum Bersertifikat, Pemkab Siapkan Dana Rp 2,5 Miliar

Sejumlah pelajaran berjalan di pematang sawah, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, jarak sekolah yang cukup jauh tak adanya kendaraan memaksa mereka berjalan kaki. DPRD Kabupaten Bogor dorong Pemerintah Kabupaten Bogor membangun sekolah terdekat dari pemukiman warga. Foto : Hendi / Radar Bogor

CIBINONG-RADAR BOGOR, Dari total 1,750 bidang tanah sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP) di Kabupaten Bogor, baru 1,344 bidang yang bersertifikat. Pemkab Bogor pun menyiapkan anggaran sebesar Rp. 2,5 miliar dari APBD, untuk menyertifikasi sisanya di 2023.

“Total yang belum(bersertifikat) ada 406 bidang tanah SD dan SMP, sekarang masih dalam proses penyelesaian berkas-berkas,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto saat dikonfirmasi, Senin (3/10/2022).

Dia menjelaskan, luas bidang tanah SD dan SMP milik Pemkab Bogot bervariasi, namun rata-rata berada di 1000 – 1500 meter.

Baca juga: Soal Truk Tambang di Jalur Arteri, Pemkab Bogor Siapkan Aturan Baru

Selain kelengkapan berkas, alasan lainnya belum ada bidang tanah sekolah yang belum tersertifikasi lantaran pihaknya juga menginventarisir bidang tanah lain seperti lahan Prasarana Sarana Utulitas (PSU), Cadangan Tanah Makam (CTM) dan lain-lain.

“Kita juga siapkan anggaran 4 miliar dari APBD untuk perjalanan dinas bukan hanya di sektor pendidikan, namun juga kegiatan lain seperti inventarisir PSU, CTM dan peruntukan lain,” jelas Eko.

Namun pihaknya memastikan, penyertifikasian bidang tanah sekolah menjadi prioritas dan akan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemkab Bogor.

“2023 nanti, untuk bidang tanah SD dan SMP kami targetkan sudah selesai semua disertifikasi,” kata Eko.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengaku, dalam prosesnya, tidak jarang ditemukan kendala dalam kelengkapan syarat pensertifikasi bidang tanah sekolah.

Selain belum lengkap, ada juga sekolah yang berada di lahan PSU yang belum diserahkan ke Pemkab Bogor.

“Tetapi kita terus berkoordinasi dengan DPKPP untuk segera memproses itu, agar targetnya di 2023 nanti lahan-lahan tersebut sudah bersertifikat,” tandasnya.(cok)

Editor: Rany

Berita Lainnya