CIBINONG – RADAR BOGOR, Warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sukajaya, pada awal 2020 lalu, masih banyak yang menggantungkan nasibnya di hunian sementara (huntara) hingga saat ini.
Baca Juga : Pembangunan 184 Hunian Tetap Gunakan Teknologi Risha di Sukajaya
Setelah hampir tiga tahun, pemerintah belum juga menuntaskan janjinya untuk memenuhi kebutuhan rumah seluruh korban.
Hal itu lantas mendorong sejumlah kepala desa di Sukajaya, menyampaikan aspirasi warganya untuk menagih janji tersebut dengan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong pada Kamis, (29/9/2022).
Salah satu kepala desa Ujang Ruhyandi menuturkan, maksud kedatangannya bersama sejumlah kepala desa se-Sukajaya lainnya, untuk meminta kepastian dari pembangunan hunian tetap (huntap) yang belum terbangunkan.
“Kami meminta kepastian, karena pernah disampaikan ke para pemangku kebijakan, bahkan secara tahapan-tahapan dilakukan. Pemerintah daerah sendiri berjanji akan menuntaskan pembangunan huntap di 2023, tapi dengan kondisi data warga di Sukajaya termasuk kecamatan-kecamatan yang lain, mungkin tidak bisa selesai,” ujar pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Cileuksa tersebut.
Pemkab Bogor sebelumnya menjanjikan pembangunan huntap sebanyak 4.492 unit, yang akan rampung pada 2023. Namun, Ujang menyebut, tidak sampai setengahnya atau lebih tepatnya 1.200 unit yang baru terealisasi.
Menurutnya, bencana alam ini harus menjadi tanggung jawab bersama, baik eksekutif dari sisi kebijakan, maupun legisltif dari sisi penganggaran. Meski kondisi hari ini, masih dalam nuansa pemulihan akibat bencana susulan non alam pandemi Covid-19.
“Kami juga sangat memaklumi dan sangat memahami, tapi di sisi lain, hari ini, kami tidak mau berlarut-larut, ini sudah hampir tiga tahun, audiensi hari ini untuk membuat sinergi antara kami di pemerintah desa dengan DPRD juga pemda untuk menuntaskan huntap,” jelas Ujang.
Para kepala desa se-Sukajaya itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Ujang pun mengapresiasi Ketua DPRD yang disela-sela kesibukannya, masih menyempatkan memberi ruang menyampaikan aspirasi.
Diketahui, kedatangan mereka bertepatan dengan momen Rapat Paripurna pembahasan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2022 yang tengah dilaksakan.
“Di APBD perubahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sudah mengajukan 1.500 sampai 2000 unit(huntap), finalisasi keputusannya hari ini. Terkait penanganan bencana, bukan hanya di Sukajaya, tetapi di wilayah Kabupaten Bogor, harus ada langkah-langkah taktis,” ucap Rudy Susmanto.
Baca Juga : DBD dan Diare Serang Penghuni Huntara Sukajaya, Dua Orang Meninggal
Yang juga penting, sambung Rudy, kesiapan lahan yang akan dibangun huntap selanjutnya. Setelah itu, Rudy menyarankan agar pembangunannya nanti, melalui mekanisme relokasi mandiri, bukan dibangun pemerintah daerah.
“Daripada pemerintah daerah yang membangun prosesnya akan panjang, hari ini diselesaikan dulu lahannya. Yang sudah siap dan selesai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, harus dianggarkan dan mekanismenya segera disepakati,” pungkasnya. (cok)
Reporter : Septi Nulawan Harahap
Editor : Yosep
