Pemkot Bogor – Taspen Perpanjang Kerja Sama Simgaji Berbasis Web

Taspen
Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dan Branch Manager PT Taspen Bogor, Harini.

BOGOR-RADAR BOGOR, Pemkot Bogor bersama PT Taspen (Persero) menggelar penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Simgaji Berbasis Web di Edensor Cafe, Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (26/9/2022).

Baca Juga : Warga Bogor Kerap Idap Empat Penyakit Ini, Pemkot Minta Rekomendasi PAPDI

Penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dan Branch Manager PT Taspen Bogor, Harini.

Turut hadir menyaksikan, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Taufik, Kepala BKAD Kota Bogor, Denny Mulyadi dan perwakilan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor.

Sekda menyampaikan, kerja sama ini sudah dilakukan sejak 2019 dan terus diperpanjang.  Pemkot Bogor kata dia, baru saja dikunjungi oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari KPK. Di Stranas PK ada tiga fokus, yakni pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi dan hukum, kemudian perizinan.

“Ini hasil evaluasi dari Stranas PK. Pola seperti ini sangat membantu, artinya membantu integrasi yang langsung antara  gaji kemudian juga dengan data kepegawaian dikoneksikan dengan PT Taspen. Jadi tidak perlu lagi secara manual melakukan verifikasi dan sebagainya, karena secara sistem itu sudah terkoneksi,” jelasnya.

Apalagi kata Syarifah, data pegawai itu sifatnya dinamis. Pasalnya, ada yang pensiun, rotasi, mutasi, kenaikan gaji secara berkala dan lain sebagainya. “Jadi kalau data berubah, otomatis sistem akan mengikutinya,” katanya.

Sebelumnya untuk menangani sistem penggajian ditangani 6-7 petugas. Namun dengan Simgaji berbasis web ini cukup satu petugas. “Lebih efisien ya artinya,” kata Sekda.

Baca Juga : Wisata Situ Gede Sudah Siap Diresmikan Gubernur

Sementara itu, Branch Manager PT Taspen Bogor, Harini menuturkan, perpanjangan kerja sama ini agar bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan semua instansi, sehingga mempermudah layanan kepada masyarakat dan akhirnya berguna secara umum.

“Sistemnya sama, tapi pemanfaatannya lebih lagi, karena link ke BKN, Kemendagri sehingga semua output dan manfaatnya mempermudah layanan, tidak perlu persyaratan lagi, karena semuanya sudah ada datanya,” katanya. (*/adv)

Editor : Yosep

Berita Lainnya