Hore! Pemkab Bogor Bakal Bagi-bagi Rp 10 Miliar Untuk Warga, Cek Jadwalnya

Pembagian Bantuan Langsung Tunai di KAntor Kelurahan Pabuaran, Cibinong, KAbupaten Bogor, Jawa Barat
Pembagian Bantuan Langsung Tunai di KAntor Kelurahan Pabuaran, Cibinong, KAbupaten Bogor, Jawa Barat

CIBINONG-RADAR BOGOR, Dari 2 persen Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor, sebanyak Rp 10 miliar akan salurkan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor.

Meski demikian, Pemkab Bogor masih mengkaji formula yang tepat dalam menggelontorkan anggaran tersebut.

“Terkait dengan pemberian subsidi kepada masyarakat yang terdampak, ini yang sedang kita kaji di pemda, perintahnya dari DAU dua persen itu, dialokasikan maksimal di Disdagin Rp. 10 miliar,” ucap Kepala Disdagin Kab Bogor, Entis Sutisna kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Detik-Detik Akhir Polling Calon Bupati Bogor 2024, Rudy Susmanto Tak Terkejar

Meski pihaknya masih mengkaji seperti apa bentuk penyalurannya, namun Entis memastikan, anggaran tersebut bakal tersalurkan sekitar di November atau Desember 2022.

“Itu pun sedang dikaji, siapa nanti yang menerima dan bagaimana bentuknya, teknis penyaluran ini sedang kita kaji, sebab ini kita bentuk tim khusus bukan hanya di didisgain, dipimpin bidang perekonomian Pemkab Bogor,” paparnya.

Meski demikian, kata Entis, ada beberapa opsi calon penerima misalnya pengemudi ojek, sopir angkutan umum (angkot) atau pedagang.

Yang pasti, lanjutnya, anggaran itu harus digunakan untuk mengendalikan dan mencegah dampak kenaikan inflasi di Kabupaten Bogor.

“Kita diperintahkan kementerian dan juga dinas provinsi untuk memantau dampak dari inflasi, sehingga kita setiap hari melalui pasar rakyat yang ada, secara rutin menyampaikan kondisinya melalui aplikasi Silinda (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah),” papar Entis.

Sebelumnya, Pemkab Bogor juga menyalurkan sebagian dari 2 persen dari DAU, untuk mrmberikan bantuan ke 1.000 pelaku UMKM.

Selain itu, beberapa upaya lain dilakukan untuk mengendalikan inflasi di daerah akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Melihat situasinya yang kompleks, pengendalian inflasi harus menjadi isu prioritas seperti pada saat penanganan pandemi Covid-19,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin di Sukaraja, Rabu (21/9).(cok)

Editor: Rany

Berita Lainnya