BOGOR-RADAR BOGOR, Kenaikan harga BBM berimbas pada ancaman inflasi secara nasional. Kota Bogor juga mesti bersiap-siap terhadap kemungkinan itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah mengakui, kenaikan harga BBM yang ada saat ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi, Airlangga: TPIP-TPID Akan Terus Bersinergi
Sebagaimana yang telah dijelaskan pemerintah pusat, subsidi yang membengkak itu membebani APBN. Mau tidak mau, harga BBM harus dikerek naik untuk menanggulangi beban tersebut.
“Kita kan baru lepas dari pandemi ya, sekarnag langsung dihadapkan degan BBM yang harganya naik. Kita sebut ini admiistration price, karena harga yang tidak bisa dikendalikan daerah, karena itu given (diberikan) dari pemerintah pusat,” tutur Syarifah dalam kesempatann podcast bersama Radar Bogor, baru-baru ini.
Menurutnya, harga BBM itu akan berbeda jika dibandingkan dengan kenaikan komditas yang lain. Semisal barang kebutuhan pokok atau cabai yang masih bisa diintervensi pemerintah daerah.
Intervensi itu bisa melalui berbagai upaya Mulai dari memotong jalur pengiriman dari produsen, menggelar pasar murah, dan semacamnya. Sementara BBM diturunkan langsung dari pemerintah pusat.
“Kalau harga BBM, ya tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi dampak-dampaknya. Apalagi pemerintah pusat juga sudah me-warning untuk menghadapi dampaknya itu,” tambahnya lagi.
Perempuan yang juga memimpin Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor ini memastikan dampak dari inflasi harus dikurangi.
Semua daerah melakukan hal itu secara serentak. Bagaimanapun, daerah tetap meyumbang angka terhadap inflasi nasional.
Syarifah menyebutkan, Kota Bogor masih dalamm kondisi yang aman untuk sementara. Lantaran tercatat mengalami deflasi pada angka -0,52 pada bulan Agustus yang lalu, bertepatan momentum kondisi pandemi membaik.
Deflasi memang menunjukkan situasi yang masih normal degan sejumlah barang tersedia di pasaran.
“Tahun 2001 inflasi Kota Bogor menyentuh angka 1,93. Kondisi kenaikan harga BBM ini akan memicu harga-harga komoditas yang lain ikut naik dan bisa memicu deflasi berubah menjad inflasi,” paparnya.
Ia menganggap, inflasi yang sempat terjadi pada 2001 silam juga tidak begitu besar. Lantaran inflasi nasional mencapai tiga kali lipat di atasnya, yakni 4,67.
Oleh karena itu, di tengah situasi ancaman inflasi saat ini, ia optimis masih bisa teratasi.
“Kita tuh sebenarnya masih aman. Akan tetapi, ini kan tidak berarti bisa tenang-tenang karena kondisi ini bisa berubah secara fluktuatuf. Kita harus berbuat (untuk mengantisipasi dampaknya),” tegasnya.
Beberapa langkah mulai digenjot pemkot Bogor untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Mulai dari memberikan bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, pelaku transportasi, hingga pelaku UMKM.
Ada pula pasar murah yang sempat digelar untuk menekan sejumlah barang kebutuhan pokok yang sedang melambung.
Syarifah bersama personel TPID terus berupaya mengevaluasi dan mengawasi bayang-bayang inflasi yang akan diperkirakan terjadi di Kota Bogor. (mam)
