Serikat Pekerja Demo di Pemda Bogor, Ini Tuntutan Para Buruh Terhadap Pemerintah

CIBINONG-RADAR BOGOR, Ribuan massa dari serikat pekerja demo menolak kenaikan harga BBM serta menuntut kenaikan upah di depan Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong pada Senin, (19/9).

Sebelumnya, para buruh dari serikat pekerja demo ini melakukan long march dari Simpang Kandang Roda menuju Jalan Tegar Beriman dengan mendorong sepeda motor.

Baca Juga: Buruh Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jokowi : Ya, Ini kan Negara Demokrasi

“Kami menyampaikan aspirasi terkait empat tuntutan yang harus disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,” kata Koordinator Aksi, Komarudin kepada wartawan.

Keempat tuntutan tersebut di antaranya, meminta kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten) tahun 2023 sebesar 13 persen, menetapkan upah untuk pekerja di atas satu tahun dan menolak kenaikan harga BBM serta meminta undang-undang cipta kerja dicabut.

Di tengah aksi, sejumlah massa diperkenankan melakukan audiensi langsung dengan Plt Bupati Bogor, Iwam Setiawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

“Audiensi dengan Forkopimda berjalan dengan baik, dan mereka sangat kooperatif, beliau sedang menyiapkan konsep terkait surat aspirasi tuntutan yang kita sampaikan,” tambahnya.

Lebih lanjut Komarudin menyampaikan, surat tersebut akan ditunggu hingga pukul 18.00 WIB dan jika belum ada hasilnya, mereka akan bermalam sampai menemui titik temu.

“Kita minta hari ini sesuai dengan undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum sampai jam 18.00 dan kami berharap sebelum jam tersebut surat harus sudah kami terima, jika belum terpaksa kami harus bermalam disini,” tukasnya.

Baca Juga: Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Berlangsung Ricuh

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, saran dan masukan yang disampaikan oleh perwakilan serikat pekerja bakal segera disampaikan kepada pemerintah pusat.

” Tadi kami sampaikan juga bukan kami mau melawan kebijakan pemerintah pusat tapi tentunya hasil audiensi hari ini bisa menjadi rekomendasi untuk pemerintah pusat mengambil kebijakan,” pungkas Rudy.(cok)

Editor: Pipin

Berita Lainnya