Minta Pengerjaan Pokir Transparan dan Jelas, Kadin Kota Bogor Sambangi DPRD

Kadin Kota Bogor dengan sejumlah asosiasi memebri masukan ke DPRDKota Bogor. (Dede Supriadi/ RADAR BOGOR)

BOGOR-RADAR BOGOR, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Senin (19/9). Salah satu pembahasan penting terkait pekerjaan dan realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bogor.

Ketua Kadin Kota Bogor Almer Faiq datang bersama sejumlah asosiasi diantaranya, Gapensi, Aspekindo, Aspeknas, Gapeksindo, dan Askonas.

Baca Juga: Promosikan Kota Bogor, Kadin-Pemkot Kolaborasi Garap Short Movie

Ketua Aspekindo Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan para asosiasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir yang dikelola oleh para SKPD di lingkungan Pemerintah Pemkot (Pemkot) Bogor berdasarkan usulan dari DPRD Kota Bogor.

“Kami ingin mendapatkan keterbukaan dan transparansi terkait alokasi dan mekanisme realisasi Pokir,” tegas Bagus.

Sebab, kata dia, Kadin mengetahui asosiasi mana saja yang berhak mendapatkan pekerjaan Pokir.

Selama ini, soal pendistribusian pekerjaan Pokir tidak jelas dan banyak pengusaha tidak mengetahui. Padahal, pengusaha memiliki hak melaksanakan pekerjaan tersebut.

“(Kami) berangkat dari keresahan para asosiasi, salah satunya pembahasan tentang pekerjaan tentang Pokir. Kami berharap dan menginginkan bahwa proses dan alur pendistribusian Pokir sesuai dengan aturan dan norma yang ada,” pintanya.

Senada, Ketua Dewan Pertimbangan Aspekindo, Purwana Riyadi juga mempertanyakan terkait dengan Pokir di Kota Bogor. Selama ini, alur dan mekanisme realisasi dan pendistribusian pokir tidak transparan dan terbuka.

“Pokir itu memang ada di dinas dan usulannya dari DPRD sesuai pokok pikirannya. Kami minta diberikan pekerjaan untuk pelaksanaan Pokir,” ucapnya.

Baca Juga: Ambil Bagian Dalam BIC 2022, Kadin Kabupaten Bogor Gelar Helaran Fun Bike

Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq membenarkan, banyaknya aspirasi dari para asosiasi terkait pekerjaan proyek menuntut terkait pekerjaan Pokir.

“Harus ada kesepahaman antara sejumlah pihak, baik SKPD, DPRD dan para asosiasi pengusaha. Ke depan agar realisasi Pokir menjadi jelas. Saya selaku Ketua Kadin siap menjembatani ke Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor,” tukasnya.(ded)

Berita Lainnya