BOGOR-RADAR BOGOR, Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Kecamatan Bogor Utara, pada Kamis (15/9/2022) memunculkan fakta baru.
Dalam kegiatan OPM ini, sejumlah warga kedapatan menggunakan kantong plastik yang disediakan penyelenggara, untuk membungkus barang belanjaan yang dibelinya.
Kantong plastik berwarna putih, yang digunakan warga untuk membungkus barang belanjaan ini, disediakan oleh penjual kebutuhan pokok.
Di mana, setelah mereka memilih dan membeli barang yang ingin dibeli, penjual langsung memasukan barang belanjaan warga ke dalam kantong plastik.
Baca juga: PFI Bogor Rangkum Masa Penderitaan Sampai Kebangkitan Warga di Alun-alun Kota Bogor
Sementara, hal ini tentunya berbanding terbalik dengan aturan yang dikeluarkan Pemkot Bogor sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
Menanggapi itu, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sopiah mengaku akan mengevaluasi hal ini ke depannya. Yakni, penggunaan kantong belanja menggunakan goodybag tanpa kantong plastik.
“Iya, kalau ke depan kita ini kan (arahkan) agar pakai goodybag,” kata Syarifah kepada wartawan di lokasi, Kamis (15/9).
Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM (Disperindag UMKM) Kota Bogor bekerjasama dengan Warung Kumpulan (Warkum) dan Kecamatan Bogor Utara melakukan operasi pasar murah barang kebutuhan pokok.
Adapun pasar murah sendiri dilakukan di Halaman Kantor Kecamatan Bogor Utara, Jalan Gagalur I, Kota Bogor, Kamis (15/9).
Sedikitnya ada puluhan komoditas barang kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
Mulai dari beras, minyak goreng, sarden, gula putih, susu uht, kecap, biskuit, minuman, detergen, mentega, kopi, dan lainnya.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, pasar murah yang difasilitasi Warkum menjual produknya dibawah harga ritel.
Menurutnya, ini merupakan Operasi Pasar Murah (OPM) yang pertama sejak kenaikan harga BBM. Kedepan, OPM bersama Warkum akan digelar di lokasi berbeda mengingat selain harganya harus lebih murah, lokasinya pun harus dekat dan bisa dijangkau masyarakat.
“Kami dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor juga terus memantau perkembangan harga pasar jangan sampai ada kenaikan atau inflasi lebih dari 1,9 persen,” ujarnya.(ded)
Editor: Rany
