JAKARTA-RADAR BOGOR, Memperjuangkan nasib tenaga honorer, Wali Kota Bogor yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Baca Juga : Bima Arya Rotasi dan Mutasi Pejabat Fungsional Hingga Kepala Sekolah
Selain pengurus APEKSI, hadir juga dalam rapat koordinasi tersebut dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pertemuan ini adalah untuk mencari solusi atas persoalan rencana pengurangan non-ASN atau tenaga honorer,” ungkap Bima Arya.
Bima menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai percepatan proses pemetaan, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian persoalan tenaga honorer.
“Kami bahas tahapan-tahapannya dan bagaimana memperjuangkan agar pelayanan publik bisa berjalan, tenaga honorer yang sudah lama bisa diperjuangkan dan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa dipenuhi,” ujar Bima.
Untuk menyusun hal-hal secara intens dan detail, kata Bima, disepakati pula pembentukan tim kecil antar lembaga. “Kami optimis ada titik temu yang menjadi kesepakatan bersama yang menjadi panduan untuk pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menerangkan, tim kecil yang dibentuk dalam rakor tersebut untuk merumuskan poin-poin secara teknis dari apa yang menjadi aspirasi di daerah.
“Perlu ada keputusan besar. Satu dua hari ini bertemu lagi. Jadi tidak harus nunggu minggu depan. Ini membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga. Bagaimana kita membuat rumusan yang ringan dan tidak njlimet tapi ini jadi alternatif dan tetap merespon persoalan tadi,” ujar Azwar Anas.
Anas menegaskan persoalan tenaga honorer ini adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah yang diselesaikan oleh satu atau dua instansi. Pertemuan kali ini bertujuan untuk menampung masukan dari kepala daerah, serta menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.
Baca Juga : Bima Arya Resmikan Butterfields, Destinasi Kuliner Khas Bogor
Tujuan jangka panjang dari penataan sumber daya manusia (SDMA) ini ialah menyiapkan Indonesia untuk menjadi empat kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang. Visi besar itu tidak hanya bergantung pada kekuatan industri dalam negeri, tetapi juga kesiapan SDM aparatur.
“Kami sangat berterima kasih kepada APPSI, APKASI, dan APEKSI yang terus bersama kami mengurai masalah ini,” pungkasnya. (*/adv)
Editor : Yosep
