BOGOR-RADAR BOGOR, Ratusan massa dari Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB) turun ke jalan menggelar aksi damai tolak kenaikan BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD Kota Bogor Rabu (7/9/2022).
Baca Juga : Tarif Ojol Resmi Naik, Berlaku Mulai 10 September. Berikut Rinciannya!
Para peserta aksi yang terdiri dari berbagai usia ini, terlihat membawa beragam poster dan spanduk tolak kenaikan BBM hingga protes mengenai kebijakan tersebut.
Tak hanya itu hampir seluruh peserta aksi juga membawa dan mengibarkan bendera Al-Liwa dan Ar-Rayah serta memakai atribut aksesoris lain yang bergambar serupa.
Mereka berdemonstrasi meneriakan aspirasinya di sepanjang Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal. Banyaknya peserta aksi yang turun membuat sebagian jalan tertutup. Terlihat personel Kepolisian Polresta Bogor Kota dan Dinas Perhubungan berjaga di area tersebut.
Ketua FKUIB, Sutono mengatakan aksi yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaan umat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) lalu.
“Kami menolak tegas kenaikan harga BBM di tengah beban rakyat yang semakin berat akibat pandemi. Sebab ini membuat harga barang kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan semakin tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan sebagai tindakan dzalim yang akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat, seperti meningkatkan angka pengangguran akibat PHK dan meningkatkan kemiskinan.
Dirinya juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Sebab menurutnya harga minyak dunia sedang turun namun pemerintaj justru menaikan harga BBM bersubsidi.
Pada aksi tolak kenaikan BBM ini, ia dan peserta lain menuntut agar pemerintah melakukan penghematan anggaran dengan menghentikan proyek Ibu Kota Nusantara yang belum mendesak, bukan dengan menaikan harga BBM yang justru akan berpengaruh langsung pada rakyat.
Baca Juga : Mau Isi BBM Gak Antre di SPBU, Catat Nih Waktunya
“Kami juga menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk liberalisasi di sektor Migas serta penyehatan BUMN strategis khsususnya PT Pertamina agar tidak dijadikan sapi perah oleh para pejabat maupun partai politik dan oligarki,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme liberal sebab menurutnya ideologi ini membuat hidup rakyat diserahkan kepada swasta atau pihak asing. (cr1)
Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep
