25 radar bogor

Disdik Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Kajian Pembangunan Sekolah Baru

SDN Neglasari 05 Ambruk
Ilustrasi. SDN Neglasari 05 di Kampung Cikiruh Kaum RT 01/05, Desa Neglasari, yang ambruk belum lama ini.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Banyak usulan pembangunan sekolah baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengklaim hanya bisa menunggu kajian dan anggaran yang tersedia.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Desirwan banyak usulan terkait rencana pembangunan baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menegah pertama (SMP).

Baca juga: Menko Airlangga Dukung Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Akselerasi Net Zero Emission

“Kita masih menunggu kajian terlebih dahulu untuk pembangunan gedung baru baik SD dan SMP di Kabupaten Bogor,” katanya kepada wartawan.(8/8)

Menurutnya, usai dilakukan kajian dan penentuan lokasi, pihaknya baru dapat melakukan pembangunan sesuai dengan anggaran yang disetujui Pemkab Bogor maupun DPRD Kabupaten Bogor.

“Banyak pengusulan pembangunan SMP terutama di wilayah Cibinong, Citeureup, Tahurhalang, Ciampea, Klapanunggal dan masih lainnya, namun kita di bidang sarpas hanya melakukan eksekusi pembangunan, untuk kajian penentuan lokasi itu ada di kelembagaan,” paparnya.

Baca juga: Haul Pondok Buntet, Airlangga Minta Doa Agar Mampu Jaga Tren Positif Perekonomian

Namun demikian, sambung Desirwan, usulan-usulan tersebut semuanya menjadi prioritas pihaknya untuk segera terealisasi.

“Hanya saja kita menunggu kajian dan anggarannya. Walaupun sudah ada lahan fasos fasum, kita harus lihat terlebih dahulu nanti layak atau tidak untuk dibangun sekolah,” tukasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo menilai, minimnya sarana pendidikan berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah (RLS) di Bumi Tegar Beriman.

“Kalau kita lihat, jumlah sekolah SMP khususnya sangat kurang, maka tidak heran angka lama sekolah rendah, kita kalah jauh dengan daerah lain,” ujar Teguh Widodo dalam Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor masa sidang III Tahun 2021 – 2022 Dapil I di Sukaraja pada Rabu, (20/7) lalu.

Baca juga: Jadi Langganan Banjir Lintasan, Jalan Tumenggung Wiradiredja Ditinjau 

Bahkan kata Teguh, kurangnya jumlah sekolah negeri khususnya, menimbulkan masalah lain seperti pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemarin.

Jumlah pendaftar tidak seimbang dengan jumlah kuota kursi sekolah sehingga menimbulkan persaingan dan perebutan. Maka tidak aneh kabar jual beli kursi terdengar ke publik dan menjadi bahan evaluasi semua pihak.

“Ini menunjukan bahwa pemerintah belum menyediakan sekolah yang layak sampai ke kampung-kampung, walaupun anggaran pendidikan kita juga tinggi, sudah di atas 26 persen, namun itu total, untuk mebeler, membangun RKB (ruang kelas baru) dan paling besar di seputar gaji pengajar,” papar politisi PKS itu.(cok)

Editor: Rany