BOGOR-RADAR BOGOR, Dalam 2 tahun ke depan, Indonesia akan melaksanakan kembali pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Meski menjadi negara salah satu negara paling demokratis di kawasan Asia Tenggara, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dinilai masih memiliki banyak persoalan.
Menyikapi kondisi tersebut Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menggelar diskusi publik untuk dapat mendorong penyelenggara pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar memperketat pengawasan pada setiap tahapan berjalannya Pemilu.
Baca juga: Kebakaran Lagi, Dua Rumah di Jasinga Hangus
Diskusi publik tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kopel Indonesia dengan Kampung Demokrasi dan Komunitas Pemuda Jujur (KPJ).
Kegiatan yang berlangsung secara online pada Kamis (4/8) ini, menghadirkan tiga narasumber di antaranya Direktur Partnership for Goverment Reform, La ode Muhammad Syarif, Komisioner Bawaslu RI, Totok Haryono, serta Pendiri Kampung Demokrasi, Syamsuddin Alimsyah.
Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak menuturkan digelarnya diskusi publik tersebut bertujuan untuk mendorong komitmen penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran peserta sesuai mekanisme dan syarat pendaftaran.
Baca juga: Gedung Perpustakaan Tanah Bumbu Diresmikan
Selain itu diskusi yang digelar diharap dapat mendorong penyelenggara pemilu untuk merespon ekspektasi publik terhadap perbaikan demokrasi Indonesia dengan menguatkan integritas dalam setiap tahapan Pemilu.
“Lewat diskusi ini penguatan komitmen dalam pengawasan partisipatif masyarakat juga diharap dapat berperan aktif mengawasi setiap tahapan Pemilu,” imbuhnya.
Menurut Anwar persoalan utama yang masih tersisa dalam proses pemilu baik legislatif maupun presiden adalah masih maraknya praktek money politik. Persoalan ini telah berimplikasi pada kualitas demokrasi yang rendah.
Partai politik (Parpol) pun dinilainya lebih banyak bekerja secara eksklusif sehingga partisipasi para pemilih selalu diabaikan. “Partai lebih banyak mendorong kepentingan internal partai, ketimbang mendorong kepentingan masyarakat dengan memberikan ruang keterlibatan masyarakat secara luas,” ujar Anwar.
Baca juga: Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT Mangkir dari Panggilan Kejari, Ini Alasan
Dirinya melihat sejauh ini belum ada itikad baik dari Parpol untuk memperbaiki tata kelola dengan menjalankan kepengurusan secara transparan dan lebih terbuka dengan partisipasi masyarakat.
Aturan pendaftaran dan verifikasi Parpol untuk pemilu pun masih dianggap lemah untuk dapat menyeleksi partai politik yang memiliki integritas, komitmen kepada publik, dan anti money politik.
Hal tersebut disebabkan oleh verifikasi administrasi dan faktual kepengurusan tidak menyentuh aspek mendasar pada akuntabilitas, tata kelola, kinerja dan konsistensi terhadap fungsi yang diamanatkan Undang-undang.
Baca juga: Rumah Qur’an Bantu Lebih Dari 70 Anak Ciheuleut Pakuan Memperoleh Hak-nya
Maka dari itu, dalam diskusi publik tersebut Kopel Indonesia merekomendasikan Bawaslu untuk lebih proaktif dan lebih ketat melakukan pengawasan dalam proses verifikasi Parpol serta di tahapan berikutnya yang saling terintegrasi.
“Setiap tahapan seharusnya memiliki kekuatan untuk menegaskan pentingnya integritas, komitmen pada kepentingan publik bukan kepentingan elit partai. Komitmen terhadap anti money politik dan komitmen terhadap perbaikan tata kelola partai,” tegasnya.
Baca juga: Dua Pegawai Bank Palsukan Kredit Nasabah, Kerugian Capai Rp 2,2 M
Kopel Indonesia juga menyarankan kepada Bawas lu untuk mengefektifkan saluran pengaduan masyarakat dengan pelibatan publik. Bawaslu juga diharap dapat memberikan respon cepat dan tindak lanjut yang nyata atas pengaduan masyarakat
“Dengan begitu masyarakat sipil dapat melakukan konsolidasi dengan jejaring yang kuat untuk mengawal setiap tahapan Pemilu,” ujar Anwar. (cr1)
Editor: Rany
