RADAR BOGOR, Perum Bulog menegaskan bahwa warga penerima beras bantuan presiden telah menerima beras dalam kondisi baik. Bahan pokok tersebut merupakan program bantuan presiden periode Mei–Juni 2020 yang ditujukan kepada sekitar 3 juta warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga : Polemik Kenaikan Harga Tiket Umrah, Begini Penjelasan Pemerintah
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, untuk mempercepat penerimaan beras bantuan presiden itu, pihaknya bekerja sama dengan pihak lain sebagai transporter.
Tugas transporter ialah mengantarkan beras tersebut kepada warga penerima manfaat.
Iqbal juga menegaskan, setiap pengeluaran beras dari gudang, ada prosedur standar yang harus dilakukan. Pengeluaran beras juga tercatat secara pasti guna memastikan proses quality control betul-betul berjalan dengan baik.
Beban dan tanggung jawab Perum Bulog sebagai penyedia beras dan pihak ketiga sebagai transporter atau pengantar juga sudah jelas. ”Semuanya tercatat. Setiap pengeluaran beras dari gudang ada dokumen serah terima barang yang menyebutkan beras diterima dalam kondisi baik. Dan selanjutnya penyaluran beras tersebut menjadi tanggung jawab pihak transporter. Memang dalam proses pengangkutan terbuka kemungkinan terjadi gangguan-gangguan cuaca seperti hujan, kemasan pecah, dan lainnya,” tambah dia.
Iqbal lantas sedikit membeberkan kronologi pemberitaan soal penimbunan beras tersebut. Pada periode Mei–Juni 2020, pihak ketiga, yaitu PT SSI sebagai pengantar, akan mengirimkan beras kepada warga penerima bantuan beras presiden. Namun, dalam perjalanannya, ada kendala yang mengakibatkan beras itu mengalami sedikit kerusakan.
”Pada saat itu juga pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima. Jadi, pihak ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh seluruh warga penerima manfaat. Sedangkan beras yang rusak tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan bukan lagi menjadi tanggung jawab Bulog,” tegasnya.
Sementara itu, JNE menyatakan mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bantuan sosial. JNE juga bekerja sama dengan pihak terkait. ”Dalam menjalankan bisnis, JNE mengikuti peraturan yang berlaku. Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial (bansos) di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Head of Media Relation Department JNE Kurnia Nugraha.
Baca Juga : Strategi Pemerintah Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Sokong Fundamental Ekonomi
Dari Senayan, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kemensos menelusuri mekanisme penyaluran bansos. Menurut dia, temuan beras bansos yang membusuk harus dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, hal itu mengindikasikan prosedur penyaluran bansos tidak sesuai ketentuan. ”Sehingga berdampak pada adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bansos yang menjadi haknya,” ujarnya.(jpg)
Editor : Yosep/Luthfiah – KKL
