RADAR BOGOR, Migrant Care meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti yang terjadi di Kamboja. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan ini semakin mengkhawatirkan.
Baca Juga : Bandar Arisan Online Fiktif Divonis 1 Tahun 9 Bulan
Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan, para pelaku TPPO ini biasa mencari korban lewat media sosial dan komunitas. Seperti di Facebook, iklan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar banyak berseliweran.
“Selain dari Facebook mereka juga secara intensif para calo bekerja mendekati korban ke komunitas langsung. Online dan offline, mereka intensif komunikasi melalui messenger, proses keberangkatan juga melalui messenger,” kata Anis kepada wartawan, Selasa (2/8).
Tak sedikit dari banyaknya iklan tersebut, korban berjatuhan. Sayangnya, Migrant Care menilai pemerintah lemah dalam melakukan upaya pencegahan.
“Counter narasinya (iklan di media sosial) nyaris tidak ada,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 60 orang Warga Negara Indonesia (WNI) disekap di Kamboja. Terkait kasus ini, KBRI Phnom Penh telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja guna membantu membebaskan 60 warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di negara itu.
Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, puluhan WNI tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.
Baca Juga : Pakar Ungkap IKN Harus Terkoneksi Rantai Pasok Berkelanjutan
“KBRI telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Saat ini, Kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan,” kata Judha melalui pesan singkat, Kamis (28/7).(jpg)
Editor : Yosep/Luthfiah – KKL
