CIBINONG-RADAR BOGOR, Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat kembali memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, Pemkab Bogor kini hanya meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Beberapa catatan administrasi dan temuan kerugian anggaran yang mencapai di angka 40 miliar diberikan BPK Jabar kepada Pemkab Bogor.
“Ada beberapa yang harus diselesaikan, ada perbaikan tentang administrasi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) terus dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (KLPBJ) dan dari kegiatan fisik, tiga yang dititik beratkan tadi nilainya mungkin lumayan besar sebanding dengan modal belanja Bogor di atas 1.5 Triliun,” ungkap Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Senin, (1/8).
Baca juga: Resmi Dibuka, Festival Merah Putih Dapat Dukungan Penuh Wali Kota Bogor
Kerugian anggaran itu, ditemukan di beberapa dinas yakni Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian, Iwan memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut.
“Memang harus dikembalikan, atau memang ada yang masih di kita di kas daerah itu akan dipotong. Untuk menindaklanjutinya itu 60 hari,” jelas Iwan.
Iwan pun mengaku telah bersurat ke Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) ke DPRD Kabupaten Bogor untuk segera dibahas dalam rapat formal.
Baca juga: Besok, Sapi-sapi Mulai Divaksin Booster PMK
Ke depan, sambungnya, dirinya tidak ingin hal ini terulang kembali di Pemkab Bogor. Potensi-potensi temuan seharusnya dapat diminimalisir jika proses pengawasan dapat diperbaiki.
“Kami akan melakukan perbaikan administrasi, peningkatan pengawasan dengan membuat tim pengawas sebagai bentuk komitmen Pemkab Bogor agar ke depan jauh lebih baik. Kami juga telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan tersebut,” tukasnya.(cok)
Editor: Rany
