CIBINONG-RADAR BOGOR, Kecamatan Jonggol digadang-gadang bakal menjadi Ibu Kota Kabupaten Bogor Timur.
Berbagai persiapan tengah dilakukan pemangku kepentingan dalam percepatan pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur.
“Untuk ibukota di Jonggol, antara di Desa Singasari dan Singajaya, luasnya 30 hektar, itu lahan fasum fasos pemda,” ujar Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Alhafiz usai beraudiensi dengan Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor di Ruang Rapat 1 Setda Kabupaten Bogor, Senin (25/7/22).
Baca juga: Bogor Longsor Lagi, Dua Rumah Hancur
Alhafiz menegaskan, pemekaran Bogor Timur tidak akan membebani keuangan APBN pemerintah pusat.
Dengan potensi pendatan asli daerah yang telah mencapai Rp. 700 miliar, juga dibantu pemerintah kabupaten induk dan Pemprov Jabar, pemekaran Bogor Timur harus menjadi atensi oleh pemerintah pusat.
“Persyaratan sudah sangat mencukupi semua, kita hanya tinggal bersinergi saja dengan Pemkab Bogor, dewan, untuk terus mengawal persiapan Kabupaten Bogor Timur,” jelas Alhafiz.
Baca juga: Langgar Aturan, Bangkai Pesawat Bikin Macet Kemang
Termasuk persyaratan adanya kampus besar, lanjut Alhafiz, di Kecamatan Tanjungsari terdapat UPN yang telah pembebasan lahan seluas 30 dan akan diteruskan hingga 200 hektare.
“Kita juga akan melakukan pertemuan konsorsium dengan pengusaha yang ada di Bogor Timur terkait persiapan potensi-potensi yang khususnya para pengusaha,” tukasnya.
Sebelumnya, pemekaran Bogor Timur diyakini tidak akan memberatkan pemerintah pusat melalui APBNnya. Setelah Pemekaran Provinsi Papua Barat disahkan, masyarakat Bogor Timur mendesak agar juga segera dimekarkan.
“Papua sudah, kenapa kami tidak bisa? Mungkin karena alasan politis, tapi pemekaran Bogor Timur ini alasan kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman usai beraudiensi dengan Pemkab Bogor dan Presidium Bogor Timur di Ruang Rapat 1 Setda Kabupaten Bogor, Senin (25/7/22).
Baca juga: Langgar Aturan, Bangkai Pesawat Bikin Macet Kemang
Usep menilai, pemerintah pusat khawatir pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bakal memberatkan APBN. Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bogor Timur saat ini telah mencapai hampir Rp. 700 milyar yang artinya mampu untuk menjadi DOB.
“Kemudian dari catatan, 7 kecamatan sebagai syarat minimal, itu juga sudah terpenuhi, jadi kami minta moratorium dibuka khusus untuk Kabupaten Bogor yang PADnya sudah mampu,” tandasnya.(cok)
Editor: Rany
