BOGOR-RADAR BOGOR, Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar), resmi membuka kegiatan Pembinaan kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD) di Lingkungan KemenkumHAM Jabar.
Bekerja sama dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat, Bandung Barat.
Menariknya, kegiatan FMD kali ini diikuti 730 peserta yang menggabungkan tiga generasi ASN Pemasyarakatan KemenkumHAM Jabar.
Yaitu masuk melalui penerimaan pegawai periode 2017, 2018 dan tahun 2019.
Baca juga: Pemkot Bogor Keluarkan Surat Edaran Menyemarakkan HUT ke-77 RI
Termasuk delapan pegawai laki-laki dari Bapas Kelas II Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Seditjen Pemasyarakatan Heni Yuwono berpesan, untuk merubah budaya kerja dari yang ingin dilayani menjadi pola pikir melayani.
Menurut Heni Yuwono, kegiatan ini merupakan awal dari pembentukan petugas pemasyarakatan, yang memiliki karakter, kuat fisik dan mental.
Serta pribadi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Juga berani menolak melakukan praktik yang tidak bermartabat.
Dirinya berpesan agar seluruh petugas pemasyarakatan berpedoman pada dasar 3+1 dan back to basic dalam menjalankan setiap tugasnya.
Baca juga: Rencana Pemekaran Dua Kecamatan di Kota Bogor, DPRD Minta Pemkot Kaji Matang-Matang
“Jadikan pembinaan ini sebagai upaya perbaikan untuk menghilangkan hal-hal negatif yang tampak di mata masyarakat,” tuturnya.
Disamping itu, kegiatan FMD yang dilakukan selama lima hari ini, penuh dengan berbagai materi dan pelatihan keterampilan. Untuk membentuk karakter profesional.
Diantaranya, materi penguatan dan integritas, materi NAC (perubahan mindset culture set), melaksanakan kegiatan kedisiplinan dalam bentuk pengeloaan manajemen kebersihan, pelatihan beladiri, SAR outbound dan masih banyak lagi yang lainnya.
Heni menutup kegiatan dengan mengapresiasi atas cepat tanggapnya Kemenkumham Jabar dalam merespon disahkan Undang-Undang Pemasyarakatan, melalui penyelenggaraan pembinaan FMD ini.
Kedepannya, diharapkan giat pembinaan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Jabar selama 5 hari ini, bisa menjadi patokan bagi Kemenkumham di wilayah Indonesia lainnya. (ded)
Editor: Rany
