KCD Bantah Ada Jual Beli Kursi PPDB

SMAN 2 Cibinong
PPDB di SMAN 2 Cibinong jadi sorotan.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat menanggapi kasus dugaan jual beli kursi di SMAN 02 Cibinong.

Humas KCD Wil I, Yanwar mengatakan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik jalur prestasi, afirmasi maupun zonasi berdasarkan aturan yang ada.

Baca juga: Pemilih Milenial Bakal Dominasi Pilwalkot 2024, Pengamat: Warning Untuk Dedie A Rachim

penerimaan mahasiswa baru universitas nusa bangsa bogor

“Sekarang itu jangan coba-coba jual-beli kursi, contoh di SMK 5 di Bandung, baru sebatas minta tolong didaftarkan, sudah kena(tindak) apalagi jual beli kursi,” ungkapnya saat dikonfirmasi Radar Bogor, Selasa (28/6/2022).

Yanwar meyakini, tidak ada praktek jual beli kursi dalam jalur zonasi. Pasalnya, hal itu telah diatur dalam petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Dukung Percepatan Mal Pelayanan Publik, Ini yang Dilakukan Perpusnas

Selain mekanisme dilakukan secara online, pelaksanaan PPDB juga diawasi langsung oleh Saber Pungli.

“Tidak ada jual beli kursi, sekarang kita sudah kerja sama dengan saber pungli. Kalaupun terjadi akan kita sikat, tapi buktikan dengan data,” tegasnya.

Baca juga: Mendag Zulhas: Sepakat Pererat Hubungan Ekonomi di Kawasan

Sebelumnya, PPDB di SMAN 2 Cibinong mendapat sorotan masyarakat. Hal ini setelah adanya dugaan indikasi “permainan” dan tidak transparannya proses penerimaan siswa baru tersebut.

“Kami mencium aroma pengkondisian oleh oknum panitia. Rekan saya mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi, tapi malah ditolak dengan alasan tak ada jalur zonasi untuk tahun 2022 ini,” kata Ketua Peduli Rakyat Bogor, Johan Pakpahan.

Menurut Johan, sistem pendaftaran secara online ini ternyata menyulitkan orang tua. Karena berdasarkan keterangan dari oknum panitia, sistem zonasi tidak berlaku di SMAN 2 Cibinong.

Baca juga: Holywings di Bandung Tutup Dua Gerai

“Rekan saya mendatangi SMAN 2 Cibinong dan mendapat informasi dari oknum panitia bahwa sistem zonasi sudah tidak berlaku lagi,” jelas Johan.

Maka dari itu, dirinya menuding oknum panitia telah menyalahi peraturan Gubernur Jawa Barat yang tetap memberlakukan sistem zonasi.

Baca juga: Pemkab Bogor Jaga Lestari Waduk Cibeet, Gegara Ini

Sementara itu, Humas SMAN 02 Cibinong, Teguh Satya Pratama membantah dugaan tersebut. Pasalnya, sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur calon siswa baru.

“Semua diseleksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, lewat webnya langsung, sekolah tidak ada akses untuk mengatur itu, kita hanya diminta kuotanya, 429 kursi dibagi dua tahap 1 dan 2,” bantahnya saat ditemui Radar Bogor.(cok)

Editor: Rany

Berita Lainnya