CIBINONG-RADAR BOGOR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, berencana meluncurkan aplikasi khusus memantau harga-harga kebutuhan pokok.
Nantinya, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi secara langsung harga kebutuhan bahan pokok yang beredar di pasaran.
Baca juga: Harga Hewan Kurban Diisukan Naik, Ini Penjelasan DKPP
“Nama aplikasi dan fiturnya masih dalam proses pembahasan agar menemukan nama yang pas dan mudah diingat masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna, Rabu (21/6/2022).
Aplikasi tersebut, kata Entis, diharapkan dapat segera selesai, sehingga perkembangan harga-harga bisa dipantau langsung oleh masyarakat secara real time. Rencananya, di tahun 2022 ini aplikasi tersebut sudah dapat dilaunching dan digunakan.
Baca juga: Pasar Malam Bangkit Dibawa Tren Tiktok
“Yang jelas sekarang dalam proses, ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi harga-harga bahan pokok yang biasanya tidak menentu. Selain hal tersebut, Insyaallah masih banyak lagi kegunaannya,” jelas Entis.
Sementara itu, Jelang Idul Adha, pihaknya merapatkan barisan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga dan para distributor minyak goreng.
Baca juga: Bogor Raya Delevopment Bakal Gugat Satgas BLBI Usai Asetnya Disita
Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan.
“Untuk level minyak goreng sebetulnya menjadi kewenangan pusat, selama ini untuk mengawasi distribusinya di daerah, kami punya tim yang di dalamnya ada Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri yang diterjunkan secara rutin untuk memantau di pasar-pasar,” tuturnya.
Baca juga: Gempa di Afghanistan, 255 Orang Tewas
Pihaknya berharap, komunikasi antara pemerintah pusat dengan pengusaha dan petani dapat lebih baik ke depannya. Agar, sambungnya, penentuan harga eceran tertinggi dilakukan setelah adanya komunimasi dengan para pengusaha dan petani.
“Sehingga nantinya bisa menentukan harga di tengah-tengah, tidak juga rendah yang dapat merugikan petani dan tidak juga melambung yang dapat merugikan konsumen. Jadi semua komunikasi difasilitasi untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.(cok)
Editor: Rany
