Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat : Kombinasi Politis dan Kinerja

Reshuflle Kabinet
Presiden Jokowi usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle kabinet, di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).

JAKARTA – RADAR BOGOR, Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi tampaknya berusaha menyeimbangkan dua kepentingan dalam reshuffle kabinet ini. Artinya, untuk meningkatkan kinerja dan mengakomodir kepentingan kepentingan politik. “Saya melihat kombinasi. Kombinasi kepentingan politik dan review kinerja,” kata Ujang Rabu (15/6/2022).

Baca Juga : Zulkifli-Hadi Sah Jadi Menteri Baru, Berikut Komposisi Kabinet Indonesia Maju

Berbagai aspek peningkatan kinerja terlihat pada dua pos menteri yang dicopot. Yakni Mohammad Lutfi dari jabatan Menteri Perdagangan dan Sofyan Jalil dari Menteri Agraria dan Penataan Ruang.

Baru-baru ini, kinerja kedua kementerian tersebut menarik banyak perhatian publik. Misalnya, Menteri Perdagangan gagal menstabilkan harga komoditas.

Hal ini terlihat dari perebutan minyak goreng yang berbulan-bulan tidak berhasil. Serupa dengan kinerja Menteri Agraria, isu konflik pertanahan terus bermunculan di mana-mana.”Jadi mau tidak mau, yang jelek harus diganti. Ini perubahan berbasis kinerja,” tambahnya.

Namun, kepentingan politik juga kuat dalam reshuffle kabinet tersebut. Hal itu terlihat dari masuknya tiga kader partai ke dalam kabinet. Yakni Ketua PAN Zulkifli Hasan, Politikus PSI Raja Juli Antoni dan Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor.

Seperti yang kita ketahui bersama, PAN dan PBB belum mendapatkan kursi sejak bergabung dengan koalisi pemerintah, seperti halnya budaya politik Indonesia. “Misalnya karena PAN masuk koalisi, maka harus mendapatkan kursi menteri,” katanya.

Mengenai efektifitas perubahan, Ujang mengatakan perlu diberikan waktu. Karena sulit menilai tanpa melihat terobosan apa yang akan dilakukan. “Baik buruknya, kita lihat saja bersama,” ujar alumnus doktor Universitas Indonesia itu.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar sangat berharap dengan dilantiknya Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor kemarin. Ia berharap kehadiran Wakil Menteri Tenaga Kerja dapat membantu Kementerian Tenaga Kerja menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai. “Seperti revisi Permenaker 18/2018 tentang jaminan sosial (PMI) bagi pekerja migran Indonesia,” katanya.

Timboel mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan revisi secepat mungkin untuk melindungi PMI sebelum, selama atau setelah bekerja.

Regulasi menunggu lainnya adalah kepastian akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal miskin. Tujuannya adalah untuk mencegah pekerja miskin jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim.

Penugasan kedua tentang pengawas ketenagakerjaan yang menurutnya masih rendah. Oleh karena itu, banyak terjadi pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di bidang ini. Misalnya masalah upah minimum, PHK dan pembayaran THR.

“Diharapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan mampu membuat terobosan untuk meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan secara sistematis,” kata Timboll.

Timboel juga mengatakan, selama ini banyak masalah hubungan industrial dan jaminan sosial. Ia berharap kehadiran Africansyah akan mendorong dialog yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Dengan begitu, pada momen-momen tertentu, seperti penetapan upah minimum, bisa diberlakukan secara normal.

Baca Juga : Zulkifli Hasan Jabat Menteri Perdagangan, Begini Harapan Pengusaha Ekspor

Di kesempatan lain, kanal YouTube Sekretariat Presiden menampilkan momen reuni Jokowi dengan ketua partai saat reshuffle kabinet. Di antara yang hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Palo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ada juga Ketua Umum Partai Golkar  Airlangga Hartato, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hassan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa. (net)

Editor : Yosep

Berita Lainnya