Reshuffle Kabinet, Puan Pastikan Menteri dari PDIP Aman

puan maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani.

JAKARTA-RADAR BOGOR, Reshuffle kabinet kabarnya akan dilakukan Presiden Jokowi, Rabu (15/6/2022) siang ini. Sejumlah posisi jabatan menteri pun mengalami pergantian.

Baca Juga : Soal Rencana Reshuffle Kabinet, Gerindra Serahkan ke Jokowi

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan menteri dari PDIP dalam posisi aman. Kader-kader PDIP yang berada di Kabinet Indonesia Maju tidak terkena reshuffle kabinet.

penerimaan mahasiswa baru universitas nusa bangsa bogor

“Sampai hari ini enggak ada kabarnya (menteri dari PDIP di-reshuffle), jadi kayaknya masih aman, nah aman,” kata Puan usai mengikuti acara peluncuran Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (14/6/2022) malam.

Puan juga memastikan jatah menteri PDIP tidak bertambah. Dalam kabinet Indonesia Maju, terdapat lima menteri dari PDIP, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. “Enggak ada (penambahan). Artinya aman,” ucap Puan.

Menurut Puan, dirinya lebih banyak mendapatkan informasi soal reshuffle kabinet dari media massa. Karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memutuskan mengganti para pembantunya.

“Saya lihat dari media bahwa ada reshuffle beberapa menteri yang akan diganti. Reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden,” ujar Ketua DPR ini.

Baca Juga : Kabarnya Akhir Maret Ini Reshuffle Kabinet, PAN Dapat Jatah Menteri dan Wamen

Dalam reshuffle kabinet, lanjut Puan, terpenting para pembantu Presiden Jokowi haruslah orang-orang yang bisa membantu Jokowi dalam menjalankan tugas untuk bangsa dan negara. Reshuffle kabinet diharapkan bisa meningkatkan kinerja para menteri kabinet.

“Hak prerogatif presiden untuk bisa memilih, mengganti, menunjuk orang-orang yang kemudian bisa membantu beliau (Jokowi) dalam menjalankan tugas kenegaraan dan tugas pemerintahan,” pungkas Puan. (jpg)

Editor : Yosep

Berita Lainnya