BOGOR – Usulan permohonan bantuan keuangan sebesar Rp230 Miliar untuk penyelesaian tahap 2 pembangunan RSUD Bogor Utara, mendapatkan respon dari Anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya.
“Menurut hemat saya, jika memang Pemkab Bogor tak mampu menyiapkan anggaran yang maksimal untuk pembangunan RSUD Bogor Utara sebaiknya serahkan saja ke Pemprov Jabar. InsyaAllah, cepat selesai,” tegas politisi asal Kabupaten Bogor tersebut.
Kang AW (sapaan akrab,red) mengungkapkan, Pemkab Bogor tak harus merasa gengsi atau malu.
“Hal ini biasa saja kok, dulu saja Pemkab Garut pernah melakukan hal yang sama ketika tidak sanggup membiayai RSUD Pameungpeuk pada tahun 2015 dan Pemkab Sukabumi yang mengalihkan pengelolaan RSUD Jampang Kulon ke Pemprov Jabar pada tahun 2016,” tuturnya.
Kang AW menjelaskan, secara garis besar ada beberapa argumen yang mendasari pengalihan pengelolaan RSUD Bogor Utara dari Pemkab Bogor ke Pemprov Jabar.
Pertama, ungkap kang AW, menyiapkan infrastruktur kesehatan sebagai wujud dari komitmen memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga di Kabupaten Bogor dan tak boleh ditunda-tunda lagi.
“Warganya semakin bertambah banyak, kekurangan tempat tidur di rumah sakit sekarang jika merujuk pada standar WHO saja sudah menyentuh angka sekitar 2.500-an, artinya ada 2,5 juta warga di Kabupaten Bogor yang sesungguhnya berpotensi tidak mendapatkan perawatan jika mereka sakit,” paparnya.
Sehingga, sambung kang AW, konsekuensinya bisa dilihat dari selalu harus ada antrian saat pasien ke dalam kamar di RS yang ada sekarang.
Kedua, kata dia, beban anggaran membangun rumah sakit yang membutuhkan anggaran besar, yang apabila semua kebutuhan membangun RSUD itu dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor, maka pembangunan sektor lain tidak bisa dipenuhi, meskipun pengajuannya dilakukan secara multi-years (tahun jamak).
Ketiga, menurut kang AW, sesuai dengan hasil revisi RPJMD 2021, Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil sudah menyampaikan juga bahwa Pemprov Jabar akan membangun banyak RS dan Puskesmas.
“Jadi saya pikir momentumnya jadi tepat juga. Saya sendiri cukup yakin kalau RSUD Bogor Utara diambil alih oleh Pemprov Jabar tidak akan mengalami kendala dari sisi anggaran dan pembangunan pun akan cepat karena sesuai dengan amanah RPJMD yang harus menjadi skalo prioritas pembangunan Pemprov Jabar pasca pandemi,” paparnya.
“Jadi, kalau Dinkes Pemkab Bogor sekarang mengajukan lagi Rp230 Miliar lalu sekaligus ingin dipenuhi, sepertinya akan berat. Apalagi dengan alasan mekanisme multiyears (tahun jamak), tak ada mekanisme itu untuk pola Bankeu,” pungkasnya. (*/cok)
